Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menyoroti dua persoalan penting dalam sidang paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTT, yakni penetapan kepala sekolah (kepsek) SMA dan SMK yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT), serta kondisi fasilitas yang memprihatinkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba, Kota Kupang.
Dalam penyampaiannya, Sekretaris Komisi II DPRD NTT itu mengungkapkan bahwa saat melakukan reses beberapa waktu lalu, dirinya menerima banyak keluhan dari sejumlah PLT kepala sekolah SMA dan SMK di daerah. Mereka menanyakan kapan status mereka akan didefinitifkan, mengingat beberapa sudah menjabat sebagai PLT selama dua tahun tanpa kejelasan.
“Ini juga yang saya tanyakan langsung kepada Gubernur NTT dalam sidang paripurna. Ada beberapa PLT kepsek SMA dan SMK yang sudah menjabat cukup lama, bahkan sampai dua tahun, tapi belum ada keputusan definitif. Mereka berharap ada kepastian,” ujar Junaidin.
Selain persoalan pendidikan, Junaidin juga menyoroti kondisi TPI Oeba yang menurutnya sangat memprihatinkan. Ia mengatakan bahwa setelah pulang dari masa reses, dirinya mengunjungi TPI Oeba dan menemukan sejumlah fasilitas yang rusak dan tidak layak.
“Atap tempat jualan sudah banyak yang rusak, lampu hanya satu atau dua yang menyala. Saat pembongkaran ikan pada malam hari, para nelayan dan pedagang kesulitan karena gelap,” ungkapnya.
Junaidin meminta agar Pemerintah Provinsi NTT melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan penganggaran perbaikan fasilitas TPI Oeba pada tahun 2026 mendatang. Ia menegaskan bahwa permintaan ini bukan kali pertama disampaikan, namun sebelumnya tidak pernah mendapat tanggapan dari TAPD.
“Saya sengaja sampaikan dalam rapat paripurna ini karena sudah beberapa kali diusulkan dalam rapat perubahan, tapi tidak pernah digubris. Padahal Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu SKPD penyumbang PAD terbesar,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Junaidin menyebutkan bahwa sebelumnya pengelolaan parkir di TPI Oeba diserahkan kepada pihak ketiga dan hanya menyumbang sekitar Rp13 juta per bulan ke dinas. Namun setelah dikelola sendiri oleh dinas, pendapatan melonjak signifikan hingga mencapai Rp90 juta per bulan.
“Target PAD TPI Oeba dari Rp800 juta kini sudah mencapai Rp1,2 miliar per Oktober 2025. Kalau TPI Oeba bisa menyumbang PAD sebesar itu, kenapa fasilitasnya tidak mendapat perhatian?” pungkasnya.
Junaidin berharap pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor produktif seperti perikanan dan pendidikan di NTT. ***
