Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Jalan Santai dan Live Talk Show Radio yang mengusung tema: “Melalui Semangat Emansipasi Kartini TP-PKK Berkolaborasi Wujudkan Aksi Tolak Kekerasan Perempuan dan Anak, serta Kampanyekan Tenun Keren NTT”. Kegiatan yang diinisiasi oleh TP PKK Provinsi NTT dalam rangka memperingati Hari Kartini ini digelar di Area Car Free Day (CFD) El Tari, Kupang, pada Sabtu (26/04/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.
“Berdasarkan data, lebih dari 70 persen narapidana di Lapas adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini mencerminkan kerusakan tatanan sosial yang tidak boleh dibiarkan. Hari ini saya mengajak semua stakeholder untuk bersatu melawan kekerasan dan mewujudkan NTT yang ramah anak dan perempuan,” tegas Gubernur Melki.
Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, dalam sesi Live Talk Show mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kekerasan serta pelestarian budaya tenun ikat NTT.
“Perempuan adalah tiang rumah. Jika rapuh, rumah akan runtuh. Karena itu, kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak demi NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Mindriyati juga menyampaikan bahwa TP PKK telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti pelatihan kepada 22.000 Pengurus PKK dan Kader Posyandu, advokasi kasus kekerasan seksual bersama LBH APIK, serta mendorong pendidikan di sekolah terkait stunting, kemiskinan ekstrem, dan kekerasan.
Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, Ruth Laiskodat, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Maret 2025, terdapat 139 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di UPTD PPA Provinsi NTT.
“Saya mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan kekerasan melalui Call Center SAPA 129 atau WhatsApp ke 08111129129. Baik kekerasan di ranah privat maupun publik wajib dilaporkan agar korban bisa pulih dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal,” ujar Ruth.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati, mengapresiasi kegiatan ini dan menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
“Persoalan ini adalah darurat. Kami siap bekerjasama dengan seluruh pihak untuk menghasilkan regulasi yang kuat sebagai payung hukum,” ujarnya.
Pimpinan LBH APIK, Ansy D. Rihi Dara, menyebutkan bahwa LBH APIK telah menangani 1.500 kasus kekerasan terhadap ibu dan anak dalam 13 tahun terakhir.
“80 persen dari kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini membuktikan bahwa langkah kolaboratif seperti hari ini sangatlah penting,” jelas Ansy.
Kasubit IV Renakta Polda NTT, AKBP Ribka H. Hangge, menyoroti bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 1.000 kasus, dan meningkat menjadi 1.200 kasus pada 2024.
“Kita harus memperkuat ketahanan keluarga dan membekali anak-anak dengan kasih sayang serta iman yang kuat untuk mencegah kekerasan berulang,” tegasnya.
Kepala Stasiun RRI Kupang, Yuliana Martha Doky, menyampaikan bahwa RRI berkomitmen menerapkan prinsip ramah perempuan dan anak dalam seluruh kebijakan siarannya, termasuk dalam siaran langsung dari berbagai daerah di NTT selama kegiatan berlangsung.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, juga memberikan empat saran untuk pencegahan kekerasan: menganggap pelapor KDRT sebagai pahlawan, menghidupkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), memulai pencegahan dari Posyandu, serta mendorong pemberitaan media yang membangun opini positif.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Tolak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Ketua TP PKK Kabupaten Kupang, Ketua Dharma Wanita Provinsi NTT, pimpinan OPD Pemprov NTT, pimpinan perbankan, perwakilan ASN, hingga pelajar dan mahasiswa. ***
