Suarantt.id, Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan capaian yang cukup kontras di bidang literasi. Di satu sisi, tingkat kegemaran membaca masyarakat tergolong tinggi, namun di sisi lain kemampuan literasi dasar masih menjadi tantangan serius yang perlu segera dibenahi.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi NTT bersama Komisi X DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (22/4/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, H. Lalu Hardian Irfani, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Perpustakaan Nasional tahun 2025, NTT mencatatkan skor Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tertinggi di Indonesia, yakni 62,05.
Namun, capaian tersebut belum berbanding lurus dengan kemampuan literasi dasar siswa. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 25 persen siswa SMA di NTT masih berada dalam kategori literasi rendah, sementara hanya sekitar 24,7 persen sekolah yang memiliki pengelolaan literasi yang tergolong baik.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara minat baca dan kemampuan literasi yang sesungguhnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diatasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengakui bahwa sektor pendidikan di wilayahnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, hingga faktor geografis sebagai daerah kepulauan.
“Kami akui, kondisi pendidikan di banyak wilayah masih belum memenuhi standar. Akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala utama,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa karakteristik wilayah NTT yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan.
“Posisi geografis kita membuat pemerataan pendidikan menjadi tidak mudah. Ini menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi,” tambahnya.
Gubernur Melki juga menekankan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai IPM hanya menjadi angka. Yang kita kejar adalah kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan, kondisi infrastruktur perpustakaan daerah juga menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi NTT menilai fasilitas perpustakaan saat ini belum memadai, meskipun minat baca masyarakat cukup tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov NTT juga menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.064.792.206.000 sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu strategis di bidang pendidikan, termasuk pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan literasi di seluruh wilayah NTT.
Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTT, sehingga capaian minat baca yang tinggi dapat diimbangi dengan kemampuan literasi yang lebih baik di masa mendatang. ***
