Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berlangsung di Hotel Kristal, Kota Kupang pada Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember 2025, dengan mengusung tema “Mewujudkan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri, Inovatif dan Berdaya Saing untuk NTT Maju.”
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTT, Ondy Siagian; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Viktor Manek; para Kepala UPTD KPH se-Provinsi NTT; penyuluh pendamping; serta perwakilan kelompok tani hutan dari berbagai daerah hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki mengapresiasi komitmen seluruh peserta yang hadir, terutama para Kepala UPTD KPH dan penyuluh pendamping dari 16 UPTD KPH se-NTT, dalam mendukung penguatan kelompok tani hutan serta pengembangan potensi kehutanan daerah.
“Hutan kita ini adalah anugerah alam yang sangat kaya, tidak hanya secara ekologi tetapi juga secara ekonomi. Kelompok Tani Hutan dibentuk untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memperbaiki tata kelola lahan, dan meningkatkan pendapatan melalui usaha-usaha kehutanan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan harus tetap diiringi dengan upaya pelestarian agar potensi ekologi dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Ia juga menyoroti tantangan daya saing produk lokal NTT yang masih didominasi oleh berbagai komoditas dari luar daerah.
Menurutnya, NTT memiliki potensi alam luar biasa, terutama hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang dikelola melalui KPH dan kelompok tani hutan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT mendorong strategi penguatan ekonomi berbasis lokal melalui program One Village One Product (OVOP).
“Sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan potensi desa. Dan saya mengapresiasi DLHK yang sudah lebih dulu menghadirkan One Forest One Product (OFOP) sebelum program OVOP berjalan,” tambahnya.
Gubernur Melki juga mendorong pengembangan wadah pemasaran khusus produk hasil hutan, seperti pembentukan NTT Mart, guna meningkatkan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah, termasuk madu hutan, kacang mente, minyak kayu putih, sirup, hingga produk anyaman bambu.
“Kalau bisa kita desain NTT Mart yang baik agar produk-produk hasil hutan kita bisa dipasarkan lebih luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program penguatan KTH sejalan dengan skema pembangunan daerah dalam RPJMD 2024-2029 melalui konsep “Ayo Bangun NTT”, khususnya pada pilar Dari Ladang dan Laut ke Pasar. Ia berharap 81 kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan kapasitas pada tahun 2025 dapat menjadi kelompok yang mandiri, inovatif, dan mampu mengolah HHBK menjadi produk unggulan bernilai ekonomi tinggi.
Sementara itu, Kadis LHK NTT, Ondy Siagian, dalam laporannya menjelaskan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi NTT mencapai 1.784.751 hektare atau 37 persen dari total daratan NTT. Dari jumlah itu, 1.268.050 hektare dikelola oleh UPTD KPH di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi NTT, meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan KTH dan mempercepat tumbuhnya produk-produk hasil hutan yang berdaya saing, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh NTT. ***
