Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kasimirus Kolo, mendesak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk bertanggung jawab atas nasib ribuan mahasiswa asal TTU yang kini melanjutkan pendidikan di STIKES Nusantara Kupang tanpa kepastian biaya kuliah.
Kasimirus menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik di publik dan media terkait kebijakan Bupati TTU, Falentinus Kebo, yang mengirimkan sekitar 1.200 anak dari setiap desa di TTU untuk kuliah di STIKES Nusantara Kupang.
“Menurut informasi yang saya tahu, anak-anak datang ke Kupang karena semangat dan motivasi oleh janji biaya KIP, bukan karena sebelumnya tahu STIKES Nusantara Kupang,” kata Kasimirus di ruang Komisi V DPRD NTT pada Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, sebagian besar mahasiswa datang karena dijanjikan bahwa biaya kuliah akan ditanggung melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun kenyataannya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pembiayaan tersebut, sementara kuota KIP sangat terbatas.
“Yang saya tahu, setiap angkatan hanya mendapatkan kuota belasan orang. Tapi sekarang ada ribuan orang, itu dana dari mana?” ujarnya heran.
Politisi Partai NasDem itu menilai, tujuan Bupati TTU mengirimkan anak-anak tersebut sebenarnya baik dan strategis, karena daerah TTU merupakan salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi keempat di NTT.
“Alasan Pemda masuk akal. Mereka ingin menyiapkan tenaga kesehatan yang cukup agar ke depan bisa membantu menurunkan angka stunting di TTU,” kata Kasimirus.
Namun demikian, ia menilai implementasi kebijakan tersebut kurang matang, terutama dalam hal perencanaan pembiayaan dan kepastian kuliah. Saat ini, banyak mahasiswa dan orang tua mereka masih menunggu penjelasan pemerintah soal jadwal perkuliahan dan sumber biaya pendidikan.
Kasimirus menambahkan, STIKES Nusantara Kupang telah menandatangani MoU dengan Pemkab TTU untuk kerja sama pendidikan tersebut, dan bahkan telah mengirim data mahasiswa ke pemerintah pusat untuk diverifikasi. Namun, hasilnya hingga kini belum diketahui.
“Ketua STIKES Nusantara sudah sampaikan bahwa data mahasiswa sudah diteruskan ke pusat, tapi hasilnya belum jelas. Ini membuat anak-anak kuliah tanpa kepastian,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, yang turut mempertanyakan jumlah besar mahasiswa TTU dalam skema KIP tersebut.
Kasimirus menegaskan, Pemkab TTU harus segera memberi penjelasan terbuka kepada publik agar polemik tidak semakin melebar.
“Kalau KIP tidak jadi, pemerintah harus siapkan langkah antisipasi. Kalau perlu pakai APBD untuk menjamin anak-anak ini, silakan. Tapi jangan sampai ribuan mahasiswa ini terlantar,” tegasnya.
Menurut Kasimirus, pemerintah daerah harus memastikan agar tidak muncul ketidakpastian yang berujung pada keresahan sosial.
“Saya khawatir kalau tidak ada kejelasan, bisa timbul gelombang protes karena ini menyangkut ribuan anak dan masa depan mereka. Pemerintah harus tampil dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Ketua STIKES Nusantara Kupang, Albert Yunander Tulle, menegaskan bahwa pihak kampus hanya berperan sebagai pelaksana di bidang pendidikan dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang dikirim oleh Pemda TTU.
“Kami hanya menerima mahasiswa dan memberikan pelayanan akademik yang sama kepada semua. Untuk urusan pembiayaan melalui program pemerintah, kami hanya mengusulkan ke kementerian. Soal hasilnya, apakah mereka lolos KIP atau tidak itu sudah di luar kewenangan kampus,” ujar Albert Tulle.
Menurutnya, semua mahasiswa yang dikirim Pemda TTU sudah diterima dan aktif mengikuti perkuliahan. Namun, tanpa kepastian pembiayaan, situasi ini berpotensi menjadi beban psikologis bagi para mahasiswa maupun pihak kampus.
***
