Suarantt.id, Kupang-Usai berdialog dengan aliansi gerakan rakyat yang menuntut reforma agraria sejati, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Drs. Yulius Uli, M.Si, menegaskan komitmen DPRD untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan faktual yang disampaikan masyarakat.
Menurut Yulius Uli, persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menyisakan banyak konflik yang belum terselesaikan. Kasus-kasus seperti Besipae, Naibonat, Amanuban, Temef, Sikka, Sumba Timur, TTS, hingga kawasan Mutis menjadi contoh nyata keterlambatan penanganan oleh pemerintah.
“Persoalan-persoalan itu faktual dan nyata di lapangan. Kami berharap apa yang disampaikan masyarakat menjadi dasar bagi DPRD dan pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Jangan sampai janji yang sudah pernah disampaikan, misalnya terkait identifikasi batas lahan di Besipae, kembali tertunda,” tegas Yulius di Kupang.
Ia menjelaskan, DPRD akan segera menggelar rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait. Hal ini penting karena penyelesaian konflik agraria bersifat lintas sektor sehingga tidak bisa ditangani secara parsial.
“DPRD hanya sebagai fasilitator. Muara dari penyelesaian ini ada pada pemerintah, baik provinsi, kabupaten, maupun pusat. Karena itu kita akan mendorong langkah cepat, identifikasi lapangan, dan memastikan mana yang menjadi hak masyarakat,” lanjutnya.
Khusus untuk kawasan Mutis, Yulius menyampaikan masyarakat meminta agar proses perubahan status cagar alam menjadi taman nasional dihentikan sementara sampai ada identifikasi faktual. “Kalau itu benar, kita akan minta pemerintah hentikan dulu prosesnya. Jangan sampai masyarakat jadi korban kebijakan yang tidak tepat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa masyarakat tidak menuntut banyak hal, melainkan hanya kepastian sikap pemerintah dalam menangani konflik agraria secara cepat, tepat, dan adil.
“Reforma agraria sejati adalah kewajiban, bukan pilihan. Tanpa keberanian mengambil langkah faktual, rakyat kecil di NTT akan terus menjadi korban di tanah sendiri. Momentum Hari Tani Nasional ini harus menjadi titik balik: reforma agraria untuk rakyat, bukan untuk segelintir elit,” pungkasnya. ***
