Suarantt.id, Labuan Bajo-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat (5/12/2025).
Konferensi nasional yang mengangkat tema Tata Kelola Penyelenggara Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, dan Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund) ini dihadiri sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Hakim MK M. Guntur Hamzah, Ketua Harian APHTN-HAN Retno Saraswati, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, serta akademisi internasional Mauro Zamboni dari Universitas Stockholm.
Mengawali sambutannya, Wagub Johni menyampaikan apresiasi tinggi kepada APHTN-HAN yang dinilainya konsisten memperkuat budaya akademik di bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Kontribusi tersebut terlihat dari penyusunan RPS nasional, penataan pengajar, penerbitan buku hukum, hingga pelaksanaan seminar dan konferensi berkelanjutan.
“Kontribusi APHTN-HAN tidak hanya memperkaya literatur hukum nasional, tetapi juga memperkuat kualitas penyelenggaraan negara, memperluas ruang kritik akademik, dan memastikan bahwa hukum tetap berada pada tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa,” ujar Wagub Johni.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap kegiatan nasional yang digelar di NTT merupakan berkah tersendiri dalam mempromosikan pariwisata dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami masih berjuang keras mengangkat NTT agar sejajar dengan provinsi lain di tengah keterbatasan anggaran, PAD yang masih rendah, tingginya angka kemiskinan, stunting, serta tantangan di bidang pendidikan. Karena itu, kami sangat menyambut baik event-event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Labuan Bajo,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Johni juga mempromosikan potensi pariwisata NTT yang tidak hanya terpusat di Labuan Bajo. Ia mengajak para peserta konferensi untuk mengunjungi berbagai destinasi unggulan lainnya.
“Di Alor, kami memiliki taman laut yang sangat indah untuk para pecinta diving. Di Pulau Rote, kami punya pantai dengan gelombang terbaik ketiga di dunia untuk surfing,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.
Wagub Johni juga menekankan tiga relevansi penting konferensi ini bagi pembangunan di NTT. Pertama, transformasi digital pemerintahan yang tengah dijalankan NTT harus tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Kedua, perbaikan sistem pemilu nasional sangat berdampak pada kualitas demokrasi di daerah kepulauan seperti NTT. Ketiga, peluang investasi melalui INA dan skema lainnya sangat strategis untuk pembiayaan infrastruktur, pariwisata berkelanjutan, konektivitas antarpulau, dan pembangunan energi bersih.
“Kerangka hukum yang kuat akan memastikan bahwa investasi betul-betul membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Wagub Johni berharap konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif serta memperkuat kolaborasi antara APHTN-HAN dan Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemerintah Provinsi NTT membuka diri seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami juga berharap hasil konferensi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan bahan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono dalam laporannya menyebutkan bahwa rangkaian konferensi telah dimulai sejak Agustus 2025 dengan penerimaan naskah. Dari 354 naskah yang masuk, sebanyak 80 naskah terpilih untuk dibahas.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur NTT dalam kegiatan tersebut. “Ini merupakan suatu bentuk penghargaan bagi kami di APHTN-HAN,” ujarnya.
Konferensi APHTN-HAN IV dibagi dalam lima panel diskusi, sesi peluncuran buku, serta seminar internasional dengan narasumber antara lain Menteri Koordinator Hukum, HAM dan Pemasyarakatan, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU, serta perwakilan dari Danantara.
Konferensi secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto. Dalam sambutan pembukaannya, ia menegaskan bahwa tiga isu utama yang diangkat konstitusionalisme digital, penataan pemilu, dan pengelolaan investasi negara merupakan wajah baru tantangan hukum tata negara dan administrasi negara di era modern.
“Pemilihan isu ini sangat tepat karena ketiganya mewakili tantangan besar dalam tata kelola negara ke depan,” tandas Sunarto. ***
