Suarantt.id, Kupang-Setelah melalui proses panjang sejak usulan awal pada tahun 2016, Jembatan Bliko yang terletak di Desa Bliko, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, akhirnya mulai dikerjakan pada tahun 2025. Pembangunan jembatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp18 miliar.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Waha Kolin, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan respons atas kebutuhan vital masyarakat di daerah pemilihannya. Ia mengaku mengikuti secara langsung progres pembangunan dan memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai ketentuan.
“Jembatan ini sudah diusulkan sejak 2016 dan direncanakan dibangun pada 2017, tetapi karena keterbatasan anggaran, baru dilakukan desain ulang pada tahun 2024 dan pembangunan dimulai tahun 2025,” kata Ana Waha dalam konferensi pers pada Senin, 23 Juni 2025 usai kunjungan kelembagaan ke lokasi proyek pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu.
Ana menegaskan bahwa proses tender pembangunan jembatan tidak dilakukan melalui LPSE, melainkan menggunakan sistem e-katalog versi 5. Kontraktor pelaksana adalah PT Kurnia Mulia Mandiri. Ia juga memastikan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kontrak dimulai pada 12 April 2025 dan saat ini progres fisik telah mencapai 5 persen. Saya tekankan bahwa material on-site tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan progres tersebut,” tegas Ana.
Ia juga meminta agar dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk pekerjaan minor, kontraktor wajib melibatkan tenaga kerja lokal.
“Saya tidak membela siapa-siapa, saya berbicara untuk kepentingan masyarakat Bliko. Saya sudah bertemu langsung dengan mereka. Untuk tenaga kerja non-keahlian, harus dari warga lokal. Kalau memang keahlian tertentu tidak tersedia di desa, barulah bisa didatangkan dari luar,” katanya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Flores Timur, Ana mengaku bertanggung jawab memastikan pembangunan berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia menolak jika proyek tersebut dilaksanakan secara asal-asalan yang justru merugikan masyarakat di dapilnya.
“Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya ingin memastikan masyarakat saya tidak susah karena pembangunan yang salah. Itu sebabnya saya turun langsung ke lokasi dan melihat sendiri progresnya bersama konsultan pengawas,” ujarnya.
Ana juga meminta agar kontraktor pelaksana mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan minor, demi memberdayakan warga setempat. Namun ia juga memahami bahwa untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tenaga dari luar daerah masih diperlukan.
“Kita ingin masyarakat lokal dilibatkan sebanyak mungkin. Kalau ada warga yang punya skill, silakan dipakai. Kalau tidak ada, silakan datangkan tenaga ahli demi kualitas konstruksi jembatan,” katanya.
Sebagai mitra dari Dinas PUPR NTT yang bekerja sama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Komisi IV DPRD akan terus melakukan monitoring terhadap pembangunan Jembatan Bliko hingga rampung pada target akhir Desember 2025.
“Sekarang tidak ada persoalan dalam proses pembangunannya. Justru kita patut bersyukur, karena jembatan ini akan sangat memudahkan akses dan mobilitas masyarakat Desa Bliko,” tutup Ana.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto, melalui pesan WhatsApp kepada media pada Minggu (22/6/2025), menjelaskan bahwa jembatan Bliko dirancang dengan lebar 6 meter dan bentang 35 meter, dengan perbaikan alignment untuk menyesuaikan kondisi eksisting.
“Desain awal dilakukan tahun 2016 untuk usulan 2017, tapi belum disetujui. Di tahun 2024 dilakukan desain ulang berdasarkan survei terbaru, dan alhamdulillah disetujui untuk dikerjakan tahun 2025,” jelas Agustinus.
Ia memastikan bahwa seluruh perencanaan jembatan sudah dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan prinsip keselamatan konstruksi.
Pembangunan jembatan Bliko ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas masyarakat Desa Bliko dengan wilayah lainnya di Flores Timur serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini adalah hal yang patut kita syukuri. Masyarakat di wilayah tersebut sangat membutuhkan jembatan ini,” pungkas Ana Waha Kolin. ***
