Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Kota Kupang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Kupang atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (26/6), bertempat di Ruang Sidang Utama Sasando, Kantor DPRD Kota Kupang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, dan dihadiri para Wakil Ketua serta Anggota DPRD dari delapan Fraksi: Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, dan Fraksi Gabungan Hanura-Perindo-PSI Bersatu. Wali Kota hadir bersama Penjabat Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, S.H., Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, Direktris RSUD S. K. Lerik, serta para direktur Perumda di lingkungan Pemkot Kupang.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Christian Widodo menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan seluruh fraksi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Kupang menerima seluruh pemandangan umum fraksi sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan APBD.
“Pemerintah Kota Kupang menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi yang telah mencermati dengan saksama Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 dan menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi apresiasi DPRD atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT untuk keenam kalinya, Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang responsif dan berpihak pada rakyat.
Sementara itu, terkait sorotan terhadap belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 79,66 persen, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot tengah melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas aparatur, pembenahan sistem pemungutan, serta penerapan digitalisasi dalam pengelolaan penerimaan PAD dan aset daerah.
“Kami terus memantapkan regulasi, memperkuat sistem informasi keuangan daerah, dan menjalin sinergi lintas sektor untuk memastikan PAD dikelola secara optimal dan akuntabel,” katanya.
Menjawab kekhawatiran fraksi terkait rendahnya realisasi belanja daerah serta tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp72,8 miliar, Wali Kota mengakui bahwa hal tersebut menjadi refleksi atas perlunya peningkatan dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, Pemkot terus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimtek, serta penyederhanaan prosedur administrasi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program strategis yang telah dimulai sebagai bagian dari capaian awal 100 hari kerja. Di antaranya, pembangunan sistem persampahan berbasis RT dan Kecamatan melalui dukungan CSR, pengadaan armada pengangkut sampah dengan sistem GPS, serta penyediaan dana pengaman kesehatan sebesar Rp3 miliar di RSUD S. K. Lerik untuk menjamin layanan gawat darurat bagi warga yang belum memiliki BPJS atau kehilangan dokumen kependudukan.
Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan lanjutan Ranperda, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan berikutnya akan semakin memperkuat akuntabilitas publik serta membuka ruang untuk membangun anggaran yang lebih berkualitas dan inklusif,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, serta mengajak semua pihak untuk terus bersinergi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi Kota Kupang sebagai kota kasih – rumah bersama yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. ***
