Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk lima tim kerja strategis guna mempercepat pembangunan daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah progresif ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT pada Jumat (27/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Pelaksana Harian Sekda NTT Rita Wuisan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Yosef Rasi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bernhard Menoh, serta dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan staf terpilih.
Dalam laporannya, Yosef Rasi menjelaskan bahwa pembentukan lima tim ini bertujuan menyelaraskan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam, dan kekayaan budaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap tim terdiri dari 50 orang dengan komposisi 60 persen pejabat struktural dan 40 persen staf, serta bersifat lintas sektor tanpa sekat jabatan birokrasi yang kaku.
“Tim ini dibentuk untuk mempercepat koordinasi, menghemat waktu dan energi. Konsolidasi program bersama sangat penting agar kekuatan kita tidak bias ke mana-mana,” tegas Gubernur Melki dalam arahannya.
Adapun lima tim strategis tersebut meliputi:
Pertama, Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah yang dipimpin Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Alfons Theodorus. Tim ini bertugas melakukan review implementasi program unggulan daerah (Dasacita) serta mengawal program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Swasembada Pangan.
Kedua, Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang dikoordinir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Jonny Ericson Ataupah. Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 17,5 persen menjadi 11,5 persen pada akhir masa kepemimpinannya. Validasi data secara detail hingga tingkat desa menjadi fokus utama, termasuk penindakan tegas terhadap manipulasi data kemiskinan.
Ketiga, Tim Optimalisasi PAD yang dipimpin Bernhard Menoh. Tim ini ditugaskan menutup kebocoran pajak daerah serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada dan menggali potensi baru guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Keempat, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan di bawah koordinasi Selfi Nange, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT. Tim ini berfokus pada hilirisasi produk lokal melalui NTT Mart serta mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi ASN dan UMKM untuk kegiatan produktif.
Kelima, Tim Komunikasi Pemerintahan yang dipimpin Prisila Parera, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Tim ini bertugas memproduksi konten dan pemberitaan positif secara rutin guna membangun optimisme publik serta menjaga ruang informasi dari isu-isu negatif dan tidak terverifikasi.
Gubernur Melki juga menyoroti persoalan data kemiskinan yang dinilai kerap tidak akurat di lapangan. Ia meminta dukungan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran.
“Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Data harus diklarifikasi sampai tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum paling keras,” ujarnya tegas.
Meski bersifat operasional, lima tim ini tidak mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan selama satu tahun guna memastikan seluruh target pembangunan tercapai secara terukur.
Sebagai penutup, Gubernur meminta agar segera dilakukan pengukuhan resmi terhadap kelima tim tersebut serta penyusunan cascading kinerja bagi setiap ASN, sehingga ukuran keberhasilan pembangunan menjadi lebih personal, objektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat NTT. ***
