Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Kupang pada Kamis (26/06/25).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi bencana alam. Hadir dalam kegiatan ini Plt. Ketua PMI Provinsi NTT Alfridus Bria Seran, Asisten Administrasi Umum Setda NTT sekaligus Plt. Kalaksa BPBD NTT Samuel Halundaka, unsur Forkopimda, perwakilan PMI pusat dan daerah, instansi vertikal, serta mitra lembaga non-pemerintah, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Alfridus Bria Seran menyampaikan bahwa PMI NTT kini tidak hanya berfokus pada respons cepat pasca-bencana, tetapi juga berperan aktif dalam pencegahan dan pemberdayaan komunitas.
“PMI hari ini membangun ketangguhan lokal bersama mitra lintas sektor. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan ini,” ujar Alfridus.
Ia juga memaparkan sejumlah program unggulan PMI di NTT, seperti:
- Program ELEKTRA yang mendukung aksi cepat masyarakat pesisir di Manggarai hingga 2027;
- Kolaborasi lintas batas dengan Timor Leste untuk peningkatan kapasitas tanggap bencana;
- Distribusi air bersih bagi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi;
- Promosi donor darah dan pelayanan air bersih di wilayah rawan kekeringan;
- Serta pengelolaan gudang logistik bantuan dari Selandia Baru yang menjangkau seluruh wilayah NTT.
Sementara itu, Gubernur Melki Laka Lena menyambut baik kegiatan tersebut sebagai wujud konkret transformasi manajemen bencana di NTT.
“Kita harus sadar bahwa peringatan dini bukan hanya informasi, tapi kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Jeda waktu antara peringatan dan bencana harus digunakan sebaik mungkin untuk aksi nyata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor melalui Protokol AMPD yang mengacu pada regulasi nasional, seperti UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Dari 12 jenis bencana di NTT, tujuh bersifat hidrometeorologis dan terjadi hampir setiap tahun. Maka, AMPD bukan proyek biasa. Ini fondasi menuju NTT yang lebih siap, tangguh, dan manusiawi,” lanjut Gubernur Melki.
Gubernur turut membagikan pengalamannya saat mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam merespons erupsi Gunung Lewotobi, yang menurutnya menggambarkan urgensi kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana seperti NTT.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Melki menyerukan semangat kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Ayo donor darah, ayo bangun NTT!” serunya, disambut antusias oleh seluruh peserta yang hadir.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan sistem AMPD yang efektif di tingkat lokal, sekaligus memperkuat sinergi antar pihak dalam membangun budaya tanggap dan siaga bencana di Provinsi NTT. ***
