Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Hal tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Harper Kupang pada Jumat (6/12/2025).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mitra strategis lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Melkiades menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang akhir tahun 2025 yang diwarnai dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi NTT terus melakukan langkah konkret menjaga inflasi tetap terkendali. Hingga saat ini tercatat sudah dilakukan 1.338 kali intervensi pengendalian inflasi melalui berbagai program di seluruh wilayah NTT,” ujar Gubernur Melkiades.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi NTT pada November 2025 tercatat sebesar 2,40 persen (year on year), masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 1,25 persen (yoy).
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menjelaskan bahwa menjelang akhir tahun 2025 terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menekan inflasi, di antaranya gangguan produksi dan distribusi akibat cuaca, kenaikan harga emas dunia, serta meningkatnya konsumsi masyarakat pada momentum Natal dan Tahun Baru.
Namun demikian, ia optimistis inflasi NTT tetap dapat dijaga melalui penguatan sinergi seluruh pihak dalam kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Langkah konkret yang terus diperkuat antara lain penerapan pekarangan pangan lestari untuk ketahanan pangan rumah tangga, penguatan peran NTT Mart sebagai offtaker hasil panen petani, intensifikasi Gerakan Pangan Murah, revitalisasi pelabuhan dan pemanfaatan cold storage, serta penyediaan informasi harga pangan yang transparan,” jelas Adidoyo.
Selain pengendalian inflasi, HLM TPID dan TP2DD juga membahas percepatan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur Melkiades menekankan pentingnya transformasi struktur ekonomi dari yang bersifat konsumtif menuju ekonomi produktif melalui hilirisasi dan pengembangan industri baru dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT menyampaikan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui kanal digital masih berada di angka 56 persen pada semester I tahun 2025, stagnan dibanding semester II tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan lebih kuat dalam meningkatkan transaksi non-tunai.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT didorong untuk segera menetapkan roadmap TP2DD atau P2DD tahun 2026–2030 sebagai pedoman percepatan digitalisasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di seluruh OPD juga akan diperluas, seiring dengan pengembangan fitur pembayaran berbasis QRIS dan online payment oleh perbankan.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank Indonesia dan seluruh mitra strategis akan terus bersinergi dalam mendorong transformasi digital agar NTT semakin maju dan berdaya saing,” pungkas Adidoyo. ***
