Suarantt.id, Kupang-Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benny Nahak, menegaskan bahwa hasil pembangunan infrastruktur tahun 2025 menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT ke depan.
Hal tersebut disampaikan Benny Nahak dalam Rapat Kerja Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Selasa (13/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat peran pelaku jasa konstruksi daerah.
Benny menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Provinsi NTT tahun 2025, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah.
“Evaluasi ini penting agar penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan semakin berkualitas, tertib, dan berkelanjutan. Kita ingin pelaku jasa konstruksi daerah semakin berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Benny.
Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi secara terbuka kepada publik melalui press release mengenai capaian pembangunan infrastruktur Provinsi NTT tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang konstruksi.
Benny menambahkan, masukan dan rekomendasi strategis dari para pemangku kepentingan yang hadir akan dihimpun sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Peserta rapat kerja ini melibatkan berbagai unsur, antara lain jajaran Pemerintah Provinsi NTT, balai-balai teknis di wilayah NTT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaku usaha jasa konstruksi seperti kontraktor dan konsultan, asosiasi jasa konstruksi, kalangan akademisi, media massa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini dibiayai melalui DPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan bagian penting dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Infrastruktur menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
“Untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar teknis, diperlukan forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur seperti ini,” kata Gubernur Melki.
Ia berharap, melalui kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di NTT dapat menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***
