Suarantt.id, Kupang-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN resmi meluncurkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) melalui kegiatan Kick Off dan dialog interaktif bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (21/7/25).
Pemutakhiran data keluarga akan dilaksanakan secara serentak pada 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai sampel. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam perencanaan berbagai kebijakan berbasis keluarga.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya data akurat dalam menghadapi bonus demografi.
“Kami berupaya melakukan engineering pemanfaatan bonus demografi. Kami yakin, data adalah sesuatu yang penting agar momentum emas suatu bangsa tidak berlalu begitu saja,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Utama BKKBN, menegaskan bahwa pemutakhiran data ini bukan sekadar kegiatan administratif.
“Ini adalah fondasi krusial agar seluruh intervensi berbasis keluarga tepat sasaran dan efektif. PK-25 bukan hanya tugas BKKBN, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak lintas sektor,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pelaksana PK-25 untuk solid, akuntabel, dan transparan dalam memastikan kualitas data sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
“Mari kita buktikan bahwa dengan kerja sama, kita bisa hasilkan data berkualitas untuk pembangunan unggul,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menyampaikan bahwa data PK harus dimanfaatkan seluas-luasnya dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia.
“Inilah wujud dari centrality of human development,” ucap Imam.
Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa data PK-25 akan menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“Kami harap pencatatan NIK dan KK dijaga dengan benar karena menjadi kunci utama dalam matching data DTSEN,” tegasnya.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, yang hadir secara langsung, menyatakan kesiapan Pemprov NTT menyongsong pelaksanaan PK-25. Persiapan itu mencakup pembekalan kader, koordinasi lintas sektor, distribusi logistik, hingga pendampingan teknis.
“Kami berkomitmen menjadikan PK-25 sebagai basis data utama dalam percepatan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT, yang masih berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah langkah intervensi strategis, seperti penguatan kader posyandu, gerakan orang tua asuh stunting, penyaluran sembako, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran tokoh agama, akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa turut dilibatkan secara aktif.
“Kami dorong perubahan pola konsumsi rumah tangga. Anggaran untuk rokok atau sirih pinang bisa dialihkan untuk makanan bergizi demi masa depan generasi NTT,” tutup Johni.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan TI BKKBN, Faharuddin, melaporkan bahwa PK-25 didukung teknologi digital dan ditandai dengan penandatanganan empat dokumen kerja sama, yakni:
MoU Kemendukbangga/BKKBN dengan BPS,
MoU Kemendukbangga/BKKBN dengan BSSN,
PKS Kemendukbangga/BKKBN dengan Kemenko PMK, dan
PKS Kemendukbangga/BKKBN dengan Kemendesa.
“Data PK-25 akan menjadi fondasi utama evaluasi dan perencanaan berbagai program nasional seperti stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan keluarga,” ujar Faharuddin.
Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur NTT yakni Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT beserta jajaran, Kepala BPS Provinsi NTT, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemprov NTT terkait. ***
