Suarantt.id, Kupang-Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto ST, MT, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi semangat BPJN dalam menjaga stabilitas dan mobilitas barang serta jasa di wilayah NTT.
“Meski ada efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen untuk memastikan kelancaran transportasi di NTT. Beberapa titik longsor seperti di Takari sudah kami tangani secara sementara agar masyarakat tetap bisa melintas,” ujar Agustinus kepada wartawan di ruang kerjanya pada Selasa (25/3/25).
Pada tahun 2024, BPJN NTT mendapat anggaran Rp 782,3 miliar. Namun, tahun ini anggaran turun drastis menjadi Rp 274,3 miliar, yang mencakup perencanaan, pengawasan, operasional kantor, serta gaji pegawai. Untuk fisik, alokasi anggaran hanya sebesar Rp 102 miliar, sementara pencairan tahap kedua masih menunggu keputusan pusat.
Proyek Infrastruktur Tetap Berjalan
Meskipun anggaran terbatas, BPJN NTT tetap melaksanakan beberapa proyek strategis. Saat ini, telah dikontrak enam paket pekerjaan dengan total nilai Rp 43 miliar, yang terdiri dari lima proyek fisik dan satu supervisi. Beberapa proyek tersebut antara lain:
Penanganan longsor di Takari
Rehabilitasi Jembatan Noelmina
Rehabilitasi Jembatan Hurung
Rehabilitasi Jembatan Taramana
Perbaikan ruas jalan batas Kota Kupang – Batas Kota SoE
“Kami masih menunggu pencairan tahap kedua agar proyek yang sudah direncanakan bisa segera dikerjakan,” tambah Agustinus.
Tantangan dalam Pemeliharaan Jalan Nasional
Saat ini, tingkat kemantapan jalan nasional di NTT berada di angka 96,03 persen. Namun, akibat pemotongan anggaran, kondisi ini diperkirakan turun menjadi sekitar 92-93 persen pada akhir tahun. Oleh karena itu, BPJN berfokus pada pemeliharaan jalan agar kondisi tidak semakin memburuk.
Agustinus juga mengungkapkan bahwa terdapat 1.523 lubang di jalan nasional, dengan 910 di antaranya telah diperbaiki. “Kami targetkan dalam 6-7 minggu ke depan semua lubang tertutup sehingga saat libur Lebaran nanti, jalur transportasi aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Dukungan untuk Kawasan Prioritas
BPJN NTT juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Fokus utama adalah pembangunan konektivitas di lima kawasan prioritas di NTT, terutama di Pulau Flores dan Timor.
“Kami ingin pembangunan jalan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, terutama di kawasan wisata dan pertanian unggulan,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, BPJN NTT tetap berupaya agar infrastruktur jalan di wilayah NTT terjaga dengan baik demi kelancaran transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. ***
