Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mercy Piung, meminta Ombudsman Perwakilan NTT untuk melakukan koordinasi dan duduk bersama pihak sekolah, khususnya SMAN 5 Kupang, guna mencari solusi terkait polemik pungutan sekolah yang dikeluhkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi V DPRD NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta kepala sekolah SMA dan SMK se-Kota Kupang pada Kamis, 26 Juni 2025.
RDP ini digelar menyusul ramainya keluhan publik terkait tingginya pungutan saat pendaftaran siswa baru, khususnya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara online.
“Kemarin saya minta kepada adik-adik media datang dan minta klarifikasi langsung dengan kepala sekolah. Karena para kepala sekolah ini mengurus ribuan orang, bukan ratusan. Beban kerja mereka sangat berat,” ujar Mercy, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT itu.
Terkait adanya laporan soal siswa yang tidak diterima di SMAN 5 Kupang, Mercy menjelaskan bahwa kapasitas ruang belajar (rombel) di sekolah negeri sangat terbatas. “Saya ini wakil rakyat, tapi tidak bisa terlalu intervensi ke dalam soal teknis penerimaan. Rombel itu terbatas,” katanya.
Ia juga meminta Ombudsman lebih berhati-hati dalam merespons keluhan masyarakat. “Terus terang anak saya juga tamat dari SMAN 5 Kupang. Saya tahu persis bahwa kepala sekolah memberi kemudahan, bahkan memberi disposisi bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Menurutnya, pungutan sebesar Rp2,2 juta yang saat ini dipersoalkan oleh publik merupakan hasil kesepakatan bersama antara orangtua siswa dan komite sekolah yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. “Dan sejauh ini, tidak ada persoalan. Jangan membebani kepala sekolah dengan isu-isu yang sebetulnya bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.
Mercy menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah pendekatan dialogis dan solusi bersama, bukan saling menyalahkan. “Mari cari jalan keluar. Duduk bersama dan diskusikan. Ini penting agar pendidikan kita di NTT tetap berjalan dengan baik dan adil,” pungkasnya. ***
Sangat setuju Ibu Dewan.