Suarantt.id, Kupang-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang diduga memainkan skenario dalam pembagian proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2025. Sebanyak 68 paket pekerjaan jalan yang terdiri dari 64 ruas jalan lapen dan 4 ruas jalan hotmix dengan total anggaran puluhan miliar rupiah didistribusikan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).
Dari data yang diperoleh, nilai proyek jalan lapen tersebar dari angka Rp100 juta hingga Rp5,4 miliar. Sementara untuk proyek hotmix, anggaran terbesar mencapai Rp13,5 miliar untuk rekonstruksi Jalan Taebenu yang dipercayakan kepada CV. Panca Konstruksi.
Beberapa kontraktor terpantau mendapatkan lebih dari satu paket pekerjaan. Misalnya, CV. Tuak Mandiri mengantongi sedikitnya empat paket pekerjaan, termasuk rekonstruksi jalan di Namosain, Lasiana, Naikolan, dan Koenino-Bakunase II. Pola serupa juga tampak pada perusahaan lain seperti CV. Eveline, CV. Jerald Gemilang, CV. Tifanny Karya, dan CV. Kencana Sakti yang kembali muncul di beberapa lokasi pekerjaan berbeda.
Dari sisi anggaran, proyek lapen terbesar senilai Rp5,4 miliar dikerjakan oleh CV. Tiga Cahaya Sukses di kawasan Maulafa, sementara yang terkecil hanya Rp41 juta untuk pembangunan deuker di Liliba oleh CV. Tiga Harapan Jaya.
Selain itu, proyek hotmix juga menelan anggaran fantastis. Rekonstruksi Jalan Taebenu saja menyedot Rp13,5 miliar. Kemudian, pengaspalan kompleks kantor Wali Kota Kupang dialokasikan Rp1,49 miliar untuk PT. Soe Mandiri Sejahtera, serta pemeliharaan rutin jalan dalam wilayah kota sebesar Rp1,43 miliar yang dikerjakan CV. Hafindah Bina Mandiri.
Praktik penunjukan langsung untuk proyek dengan nilai miliaran rupiah ini memunculkan tanda tanya. Pasalnya, menurut aturan, mekanisme PL seharusnya dibatasi untuk proyek dengan nilai tertentu yang relatif kecil. Namun kenyataannya, banyak proyek bernilai besar diduga tetap dialokasikan dengan cara serupa.
Beberapa kalangan menilai, pola pembagian proyek dengan melibatkan kontraktor “langganan” ini memperlihatkan adanya praktik bagi-bagi kue anggaran. Dugaan adanya skenario yang diatur rapi oleh Dinas PUPR Kota Kupang demi memuluskan para kontraktor kian menguat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Kupang belum memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme pembagian proyek dan alasan penggunaan skema penunjukan langsung untuk puluhan paket pekerjaan tersebut. ***
