Suarantt.id, Larantuka-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri Pertemuan Pastoral XII Regio Gerejawi Nusa Tenggara (Nusra) yang digelar di Gedung OMK Keuskupan Larantuka, Rabu (2/7/2025). Dalam pertemuan yang mengangkat tema “Gereja Berwajah Migran, Berziarah Dalam Harapan: Mencari Praksis Pastoral”, Gubernur Melki menyerukan kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan migrasi tenaga kerja non prosedural asal NTT.
Pertemuan tersebut dihadiri para Uskup dari seluruh Keuskupan Regio Gerejawi Nusra, termasuk perwakilan dari Keuskupan Transit seperti Pangkal Pinang serta Keuskupan Tujuan di Malaysia, yakni Kota Kinabalu, Keningau, dan Sandakan. Hadir pula perwakilan dari Kementerian P2MI, Komisi Kerawam KWI, pegiat LSM, serta delegasi dari masing-masing keuskupan.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa isu migrasi tidak semata bersifat administratif, namun menyentuh dimensi kemanusiaan paling mendalam. “Di balik setiap pekerja migran, ada harapan yang dipanggul, ada anak-anak yang ditinggalkan, dan impian yang dirajut dengan keringat dan air mata. Karena itu, kita memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap langkah migrasi dilandasi hukum, perlindungan sosial, dan rasa aman,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti tingginya minat masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri sebagai bagian dari upaya mencari penghidupan yang lebih baik. Namun ia menekankan pentingnya kepergian melalui jalur legal dan aman.
“Saya mengajak semua pihak, termasuk para tokoh agama, adat, pemerintah, DPRD, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat,” ujar Melki.
Gubernur Melki juga menekankan peran penting tokoh-tokoh akar rumput seperti Camat, Kepala Desa, Ketua RT/RW, hingga Ketua Kelompok Umat Basis Gereja Katolik sebagai garda terdepan dalam edukasi dan perlindungan warga dari praktik perekrutan ilegal.
Ia menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergoda oleh janji manis, dan mendorong para pencari kerja untuk mengakses informasi resmi serta mengikuti pelatihan keterampilan. “Kita tidak hanya bekerja, tapi menjaga martabat diri dan harga diri daerah,” kata Gubernur.
Langkah Strategis Pemprov NTT dalam Menekan PMI Non Prosedural
Dalam forum ini, Gubernur Melki juga mengungkapkan langkah-langkah konkret Pemerintah Provinsi NTT untuk menanggulangi migrasi ilegal:
- Moratorium Sektor Rentan: Meliputi sektor pekerja rumah tangga hingga kesiapan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
- Reaktivasi LTSA: Dari empat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di NTT, hanya LTSA Kota Kupang yang masih aktif. Reaktivasi layanan ini menjadi prioritas.
- Pengembangan Pelatihan: Melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BLK, BLKK, LPK swasta hingga BLK luar negeri untuk peningkatan keterampilan calon PMI.
- Pembentukan Gugus Tugas TPPO: Hingga ke tingkat desa, melibatkan tokoh adat, aparat desa, dan kelompok perempuan.
- Peluncuran Sistem SI-SAGA: Hotline pengaduan indikasi TPPO atau migrasi ilegal di nomor 08113910910.
- Sinergi Lintas Provinsi: Bekerja sama dengan provinsi jalur lintas migrasi seperti Kepri, Kalbar, dan Kaltara untuk pengawasan migrasi legal.
- Forum Akuntabilitas Publik: Evaluasi berkala strategi migrasi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Melki menyerukan agar NTT menjadi contoh nasional dalam reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja.
“Sudah saatnya kita hentikan stigma NTT sebagai wilayah darurat perdagangan orang. Mari kita jadikan NTT sebagai lumbung tenaga kerja unggulan, sah secara hukum, terampil, dan dihormati di manapun mereka berada,” pungkas Gubernur.
Pertemuan ini menegaskan peran penting Gereja dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun peradaban migrasi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat. ***
