Suarantt.id, Kupang-Komisi X DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sektor pendidikan, literasi, hingga kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (22/4/2026).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam kesempatan itu memaparkan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah, khususnya di bidang pendidikan. Ia mengakui bahwa akses pendidikan, sarana prasarana, serta biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala di banyak wilayah.
“Kami akui, kondisi pendidikan di banyak wilayah masih belum memenuhi standar. Akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala utama,” ujarnya.
Menurutnya, karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan. Kondisi geografis yang tersebar di berbagai pulau membuat akses terhadap pendidikan belum merata.
“Posisi geografis kita membuat pemerataan pendidikan menjadi tidak mudah. Ini menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi,” tegasnya.
Selain pendidikan, Gubernur Melki juga menyoroti kondisi perpustakaan daerah yang dinilai belum memadai. Ia meminta dukungan dari Komisi X DPR RI untuk pembangunan fasilitas perpustakaan yang lebih representatif guna menunjang peningkatan budaya literasi masyarakat.
Di bidang kebudayaan, Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong revitalisasi museum daerah serta pelestarian budaya sebagai bagian dari penguatan identitas sekaligus penggerak ekonomi. Bahkan, pemerintah daerah berencana menelusuri dan mengupayakan pengembalian artefak budaya NTT yang berada di luar negeri.
“Kami ingin memastikan artefak budaya NTT dapat kembali dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, H. Lalu Hardian Irfani, menyampaikan bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan.
Ia menjelaskan, meskipun terdapat tren perbaikan, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih cukup signifikan, terutama di kawasan kepulauan seperti Sumba.
“Artinya, secara rata-rata, anak-anak di NTT kehilangan hampir satu tahun masa belajar dibandingkan daerah lain,” jelasnya, merujuk pada data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di NTT yang masih di bawah rata-rata nasional.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi literasi di NTT yang cukup unik. Tingkat kegemaran membaca masyarakat tergolong tinggi, namun kemampuan literasi dasar siswa masih rendah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawalan terhadap sejumlah program strategis, seperti revitalisasi sekolah, evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), implementasi kebijakan pendidikan dasar tanpa biaya, serta evaluasi sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Tak hanya itu, sektor pemuda dan olahraga turut menjadi perhatian, khususnya terkait kesiapan NTT sebagai salah satu tuan rumah PON 2028 bersama NTB.
“Setidaknya ada enam aspek yang harus dipastikan: sukses administrasi, penyelenggaraan, prestasi, pemberdayaan ekonomi, memasyarakatkan olahraga, dan sukses pasca-event,” tegasnya.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI dan berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia juga menyoroti kondisi guru, khususnya PPPK paruh waktu yang dinilai masih belum sejahtera, serta berharap percepatan keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PON 2028.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT juga menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.064.792.206.000 sebagai dukungan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pembangunan pendidikan, literasi, serta kesiapan sektor olahraga di NTT secara menyeluruh. ***
