Suarantt.id, Kefamenanu-Momentum peringatan Hari Kartini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sebanyak 1.400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa (21/4/2026). Penyerahan berlangsung di halaman Kantor Bupati TTU dan dipimpin langsung oleh Bupati TTU, Falentinus D. Kebo.
Suasana penyerahan SK berlangsung meriah dan penuh sukacita. Usai menerima SK, para PPPK bahkan disiram air menggunakan mobil tangki yang telah disiapkan panitia. Aksi tersebut disambut sorak gembira para peserta sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka resmi diangkat.
Penyerahan SK ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status. Banyak di antara mereka mengaku bersyukur karena akhirnya mendapatkan kejelasan sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
Di sisi lain, momen tersebut juga menuai beragam apresiasi dari masyarakat, khususnya di media sosial. Warganet menilai langkah Bupati Falentinius Kebo sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer di TTU.
Beberapa komentar bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan masa sebelumnya. Ada yang menyebutkan bahwa pada periode lalu sempat terjadi polemik terkait penahanan SK CPNS, konflik dengan DPRD, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai tidak tetap (PTT) daerah yang berdampak pada masyarakat.
Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Falentinus Kebo, dinilai terjadi perubahan signifikan. Ia disebut mampu membangun kerja sama dengan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelamatkan kembali nasib ribuan tenaga yang sebelumnya terdampak PHK, meski tidak semuanya dapat kembali karena sebagian telah beralih profesi.
“Atas nama masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Falen Kebo yang telah menyerahkan SK PPPK hari ini. Ini sangat membantu banyak keluarga,” tulis salah satu warganet.
Penyerahan SK PPPK ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten TTU, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja di lingkup pemerintahan. ***
