Suarantt.id, Kupang-Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menegaskan pentingnya Musyawarah Daerah (Musda) ke III Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT sebagai momentum strategis bagi perempuan dalam dunia politik untuk turut membangun daerah. Hal ini disampaikan Andriko saat menghadiri pembukaan Musda yang digelar di Hotel Sahid T-More Kupang, Sabtu (1/2/2025).
Mengusung tema “Perempuan, Kekuasaan, dan Pengambilan Keputusan”, Andriko berharap KPPI NTT dapat terus fokus meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saya berharap KPPI NTT menjadi wadah bagi perempuan dalam berpolitik untuk memperkuat jejaring serta membangun solidaritas yang mampu mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan,” ujar Andriko.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi program dan regenerasi kepengurusan dalam Musda ini. “Musda ini kiranya dapat menghasilkan pengurus yang tangguh dan mampu membawa KPPI NTT semakin maju dalam mewujudkan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Peran Perempuan Hadapi Isu Strategis
Dalam sambutannya, Andriko juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi NTT, seperti perdagangan orang (TPPO), stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ia berharap KPPI NTT dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
“Peran perempuan di NTT luar biasa. Saat ini terdapat 15 anggota perempuan DPRD Provinsi NTT dengan dua di antaranya sebagai pimpinan DPRD. Saya berterima kasih atas keputusan-keputusan yang telah mendukung peningkatan kualitas SDM NTT. Dengan kolaborasi bersama, kita bisa menghadirkan generasi yang sehat, aktif, dan produktif,” kata Andriko.
KPPI Dorong Keterwakilan Perempuan
Sementara itu, Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin, dalam sambutannya menyatakan bahwa KPPI didirikan oleh sembilan partai politik sebagai bentuk kepedulian terhadap minimnya keterwakilan perempuan di legislatif. KPPI NTT sendiri telah hadir sejak 2007.
“Politik itu dinamis seperti aliran sungai, bukan tirani atau ambisi. Kita harus menjembatani suara rakyat untuk bersatu dalam keadilan dan kesetaraan gender. Saya mengajak semua pihak mendukung keterwakilan 30 persen perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” ujar Ana.
Ia juga mengapresiasi keberadaan 15 perempuan legislator di DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029. “Namun masih ada kabupaten yang belum memiliki keterwakilan perempuan. Ini adalah PR kita bersama. Perempuan harus bersatu dan membangun kekuatan yang solid,” pungkas Ana.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, perwakilan anggota DPRD NTT, DPP KPPI, pengurus DPD KPPI Kabupaten/Kota, serta perwakilan partai politik dan organisasi perempuan se-NTT. ***
