Suarantt.id, Oelamasi-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai NasDem, Julius Uly, melaksanakan kegiatan reses di RT 18 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pada Senin (9/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Dalam dialog bersama lebih dari 100 warga yang hadir, Julius Uly menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama.
Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi budaya bangsa Indonesia harus terus dipupuk agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita sebagai subjek pembangunan mesti berpartisipasi aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga dan merawat hasil pembangunan yang akan dinikmati bersama,” ujar Julius Uly saat merespons aspirasi warga.
Ia juga mengimbau masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat dusun, kelurahan hingga kecamatan.
“Bapak, mama harus terlibat aktif dalam perencanaan saat Musrenbang Dusun, Kelurahan dan Kecamatan agar aspirasi masalah dan kebutuhan bisa diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak mengusulkan beberapa kebutuhan utama, antara lain peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 100 meter, pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air minum, serta pembangunan jalan lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kendala kelangkaan pupuk, khususnya pupuk dasar yang saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam program pupuk subsidi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Julius Uly menyatakan akan memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
Terkait usulan Jalan Usaha Tani, Politisi NasDem NTT ini menjelaskan bahwa program tersebut memiliki nomenklatur di Kementerian Pertanian sehingga perlu disusun proposal yang baik agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat melalui Fraksi Partai NasDem di DPR RI.
Sementara untuk pembangunan sumur bor, ia meminta masyarakat segera menyiapkan proposal agar dapat diperjuangkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT pada tahun anggaran mendatang.
“Untuk sumur bor segera bikin proposal dan kita perjuangkan ke Dinas PUPR Provinsi NTT, sedangkan JUT akan diperjuangkan ke pusat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten karena merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat. Sedangkan terkait persoalan pupuk, pihaknya akan menyampaikannya kepada dinas terkait agar mendapat perhatian pemerintah.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Lurah Babau, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, RT, RW, kepala lingkungan, serta masyarakat petani dan peternak setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi mereka. ***
