Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mendorong penguatan penataan ruang, ketertiban jasa konstruksi, serta pembangunan permukiman layak huni sebagai bagian dari strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tahun 2025.
Dalam upaya memperkuat penataan ruang, Dinas PUPR NTT melaksanakan sosialisasi regulasi dan pedoman teknis penataan ruang yang dibagi ke dalam tiga klaster wilayah, yakni Timor, Sumba, dan Flores. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus memfasilitasi pembahasan RTRW di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Rote Ndao.
Sementara itu, pada Bidang Bina Konstruksi, Dinas PUPR NTT mencatat pelaksanaan pengawasan tertib jasa konstruksi lintas kabupaten/kota dengan target sebanyak 22 paket pekerjaan. Hingga saat ini, progres kegiatan telah mencapai 12,73 persen. Pengawasan tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) serta program sertifikasi tenaga ahli jenjang 7, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi lokal.
Di sisi lain, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan permukiman yang layak huni melalui program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Penyaluran bantuan PSU dilaporkan telah terealisasi 100 persen di sejumlah lokasi. Selain itu, Dinas PUPR NTT juga menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai dasar perencanaan jangka menengah dan panjang.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin, menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur 2025 kami arahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 13 Januari 2026.
Rekap capaian tersebut menegaskan bahwa infrastruktur menjadi fondasi utama dalam strategi Bangun NTT. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. ***
