Suarantt.id, Kupang-Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Pemerintah Provinsi, Anggota Komisi IV dari Fraksi PSI, Simson Polin, menyampaikan gagasan strategis untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya dimulai dari kesadaran individu terhadap kewajiban pajak, terutama di sektor kendaraan dan pertambangan.
“Saya juga punya mobil yang pajaknya telat satu bulan. Jadi saya mulai dari diri sendiri. Ini contoh kecil, tapi penting. Kalau semua sadar bayar pajak, PAD kita akan naik signifikan,” ungkap Ketua DPD PSI Kabupaten Rote Ndao ini.
Simson menyoroti lemahnya pengawasan dan lambannya pengurusan izin operasional tambang sebagai faktor utama hilangnya potensi pendapatan daerah. Ia menyebut banyak penambang Galian C yang tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin resmi.
“Kalau kita tagih tanpa dasar izin, kita bisa disalahkan. Tapi kalau tidak tagih, kekayaan alam dijual seenaknya. Ini seperti buah simalakama,” ujar anggota DPRD NTT ini.
Untuk itu, Simson mendorong pemerintah agar segera menerbitkan izin eksplorasi dan izin operasional tambang, sehingga aktivitas penambangan dapat dikontrol sekaligus dipajaki secara legal. Ia juga mendukung adanya penambahan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Pajak Utilitas.
“Tiang Telkom dan PLN berdiri di tanah milik kita, tapi tidak semua membayar kontribusi. Di provinsi lain sudah diterapkan. Ini potensi yang harus kita gali,” tegasnya.
Terkait target PAD Provinsi NTT tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun, Simson menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa keputusan yang tegas dan berani hari ini akan berdampak besar bagi kemajuan daerah di masa depan.
“Kalau kita nyaman di awal, biasanya gagal di akhir. Sekarang mungkin terasa berat, tapi ke depan kita akan lihat hasilnya,” pungkasnya. ***
