Suarantt.id, Larantuka-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan kerja hari pertama di Pulau Flores dengan meninjau Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur pada Jumat (5/9/2025). Kedatangan Gubernur bersama rombongan disambut dengan pengalungan selendang oleh Kepala UPTD.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki berdiskusi dengan perwakilan UPTD Badan Aset, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Flotim menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak, mulai dari perubahan aturan tarif hingga keterbatasan anggaran yang berdampak pada berkurangnya frekuensi pemungutan pajak secara door to door.
Sebagai solusi, pihak UPTD mengupayakan kerja sama dengan kepolisian dalam operasi gabungan penilangan, menjalin kolaborasi lebih erat dengan Pemkab Flores Timur, serta memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk mengirim pesan informasi kepada wajib pajak.
Menanggapi hal itu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya mengoptimalkan pembayaran dari objek-objek pajak potensial dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten.
“Tidak ada urusan dengan opsen pajak, kalau cara ini sudah kita optimalkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kerja keras perlu dibarengi dengan kerja cerdas agar target pajak tercapai. “Kalau kita kerjanya cerdas dan bersama-sama, terutama bersama Kepolisian dan Pemda Tingkat II, target-target ini bukan angka yang sulit dicapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengumumkan rencana perpanjangan keringanan pajak hingga Desember 2025. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan peserta diskusi.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTT, Selfi Nange, menambahkan pentingnya penempatan petugas di desa-desa yang belum terjangkau, mengidentifikasi potensi pendapatan baru, serta mempercepat digitalisasi pemungutan untuk mencegah kebocoran.
Sementara itu, Kepala Seksi Verifikasi UPTD Pendapatan Daerah Flotim menuturkan bahwa Samsat Flores Timur telah lama menerapkan sistem door to door dan kini mulai menggunakan aplikasi untuk menjangkau wajib pajak. “Dengan adanya keringanan, setelah pesan dikirim, yang datang bayar ke kantor Samsat membludak,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab Flotim menyertakan kewajiban pajak kendaraan bermotor dalam mekanisme pembayaran tunjangan ASN, sehingga kepatuhan pajak semakin meningkat.
Kunjungan ini turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur serta jajaran perangkat daerah terkait. ***
