Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2026 di Hotel Neo by Aston pada Rabu (25/6/25). Kegiatan ini menjadi puncak dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan bagian integral dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan arah kebijakan pembangunan Kota Kupang harus berpijak pada empat prinsip utama: bottom-up, fokus, adaptif, dan konsisten.
“Kita tidak boleh lagi membuat kebijakan dari atas ke bawah. Kita harus mulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai rakyat butuh jeruk, tapi kita kasih apel,” tegasnya. Sebagai bukti konkret, ia mencontohkan pengalokasian dana pengaman kesehatan sebesar Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kendala administratif dalam mengakses layanan kesehatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fokus dalam pembangunan. “Kalau kita punya tujuan, kita tidak boleh siapkan jalan mundur. Kita harus seperti Napoleon Bonaparte: bakar kapal, tidak ada jalan kembali. Fokus penuh pada pencapaian,” serunya.
Prinsip ketiga yang dikedepankan adalah adaptif terhadap perubahan, terutama di era digital dan reformasi birokrasi. Ia mengutip filosofi pelaut: “Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah layar agar tetap melaju ke tujuan.”
Terakhir, Wali Kota menutup arahannya dengan penekanan pada pentingnya konsistensi. “Tanpa komitmen, kita tidak bisa mulai. Tapi tanpa konsistensi, kita tidak akan pernah sampai di garis akhir,” ungkapnya.
Mewakili Gubernur NTT, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ady Endezon Mandala, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan pembangunan dari tingkat kota hingga nasional. “RPJMD Kota Kupang 2025–2029 harus menjawab tantangan nyata seperti kemiskinan, stunting, dan isu strategis lainnya. Harus sinkron dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional,” ujarnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD telah diserahkan untuk dibahas bersama Pemerintah Kota. “Kami tidak punya visi sendiri. Tugas kami adalah mengawal dan mengawasi visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pola komunikasi dan keterbukaan yang diterapkan Pemkot Kupang. “Kami sepakat untuk tidak membawa perbedaan keluar dari ruang sidang. Setelah itu, kita harus satu suara,” katanya. Richard juga menyerukan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk tetap profesional dan responsif terhadap suara masyarakat. “Jangan cepat puas. Pujian publik harus jadi motivasi untuk bekerja lebih baik,” tandasnya.
Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, perguruan tinggi, tokoh agama dan masyarakat, ketua LPM kelurahan, perwakilan kelompok rentan, hingga insan pers.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan hasil Musrenbang RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Kupang Tahun 2026 sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan kota yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. ***
