Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menegaskan bahwa penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemulihan pascabencana Flores, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan ekonomi rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat menyampaikan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna ke-90 Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fernando Soares.
Dalam penyampaiannya, Wagub Johni terlebih dahulu mengajak seluruh peserta rapat untuk menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan, yakni Almh. Aprida Rapi, Alm. Alfonsius Albinus Mehan, dan Almh. Willi Mbuik.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT, kami menyampaikan duka cita mendalam. Saya baru saja kembali dari Rote Ndao menghadiri pemakaman Almh. Willi Mbuik. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujar Johni.
Pemulihan Pascagempa Flores Jadi Prioritas
Johni menjelaskan, salah satu fokus utama dalam perubahan APBD 2026 adalah mempercepat pemulihan dan rehabilitasi wilayah Flores yang terdampak bencana gempa.
Pemprov NTT mengalokasikan dan mengarahkan anggaran penanganan darurat serta bantuan keuangan, termasuk Dana Bantuan Presiden dan dana darurat daerah, untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan hingga rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial masyarakat sekaligus menggerakkan kembali aktivitas perekonomian di daerah-daerah terdampak.
“Penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2026 diprioritaskan untuk memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah NTT,” jelasnya.
Infrastruktur Jalan dan Akses Publik Dipercepat
Selain pemulihan pascabencana, Pemprov NTT juga memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan dan aksesibilitas publik.
Menurut Johni, kondisi infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal.
Karena itu, Pemprov NTT terus memperkuat koordinasi dalam penanganan ruas-ruas jalan strategis daerah. Pemerintah juga mengusulkan perbaikan jalan provinsi dan lintas wilayah kepada Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Ekonomi Rakyat Tetap Jadi Perhatian
Prioritas berikutnya adalah perlindungan sosial dan keberlanjutan perekonomian rakyat.
Johni mengatakan, alokasi pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah diarahkan agar program-program prioritas tetap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Pelaku usaha mikro, pedagang kecil hingga masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT agar perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada belanja pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dana Kemanusiaan Harus Transparan
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Johni juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kemanusiaan.
Seluruh penerimaan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan serta hibah ke daerah, kata dia, dipastikan dikelola secara tepat sasaran, terbuka dan transparan.
Pengelolaan dana tersebut juga berada di bawah pengawasan ketat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga manfaat bantuan benar-benar dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.
Mengakhiri tanggapannya, Johni menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk terus membuka ruang dialog bersama DPRD Provinsi NTT dalam pembahasan teknis Rancangan Perubahan APBD TA 2026.
“Mari kita terus bergandengan tangan mengawal kepentingan masyarakat untuk terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan,” tegas Johni. ***
