Suarantt.id, Ende-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis (27/8/2026) malam.
Rapat yang digelar secara hybrid itu diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Gubernur Melki mengatakan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki.
Menurutnya, perpanjangan masa tanggap darurat bukan berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus dihentikan. Sebaliknya, pelayanan dasar harus mulai diaktifkan kembali secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Melki mengatakan sektor kesehatan telah menerapkan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan, meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan akibat gempa.
Ia menilai pola serupa dapat diterapkan pada sektor pelayanan lainnya selama tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” katanya.
Pendidikan Diminta Segera Diaktifkan
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur Melki adalah pendidikan. Ia meminta agar aktivitas pendidikan mulai dipersiapkan untuk kembali berjalan dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” jelasnya.
Melki meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara itu, untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
Menurut Melki, kegiatan belajar mengajar tidak harus selalu dilakukan di gedung sekolah apabila bangunan tersebut belum dinyatakan aman. Sekolah lapangan maupun ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” ujarnya.
Teknis pelaksanaan pembelajaran, lanjut Melki, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Siswa dapat belajar di sekolah yang dinyatakan aman, digabungkan di lokasi tertentu, maupun mengikuti pembelajaran berdasarkan domisili atau lokasi terdekat.
Fasilitas Tidak Aman Jangan Dipaksakan
Gubernur Melki juga menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas dalam mengaktifkan kembali pelayanan pemerintahan.
Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, kantor pemerintahan, rumah sakit, serta berbagai fasilitas publik yang terdampak gempa.
Melki meminta agar fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman tidak digunakan untuk aktivitas pelayanan.
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti hasil pemeriksaan keamanan bangunan dan situasi di lapangan.
Wagub Minta Bantuan Tepat Sasaran
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores.
Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat yang terus membantu warga terdampak.
Johni juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian.
Dukungan tersebut berupa bantuan sebesar Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Ia menegaskan agar penggunaan anggaran tersebut diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan penanganan bencana dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Johni meminta para bupati, camat, lurah, dan kepala desa melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2026 menjadi langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores tetap berjalan di tengah aktivitas gempa susulan yang masih terjadi.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, pemerintah juga mulai mempersiapkan pengaktifan kembali pelayanan dasar, pendidikan, serta berbagai aktivitas pemerintahan secara bertahap.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak akan terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan serta tingkat keamanan masing-masing wilayah.
