Suarantt.id, Bogor-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, hadir sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) Tahun 2025. Kegiatan nasional yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia ini berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Rakorendal 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua BNPP Tito Karnavian serta Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman. Kegiatan ini mempertemukan kementerian, lembaga, hingga 18 kepala daerah provinsi perbatasan untuk merumuskan arah pembangunan perbatasan secara terpadu.
Menko Polkam Tekankan Penyelarasan Program Lintas Kementerian
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP). Menurutnya, penyelarasan ini penting agar pembangunan di perbatasan berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Menko Djamari menguraikan tiga fokus utama pembangunan perbatasan: penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan. Pihaknya juga menyampaikan progres pembangunan jalan perbatasan di Sumatera, Kalimantan, Papua, hingga Timor Leste yang kini memasuki tahap akhir.
Mendagri Soroti Potensi Ekonomi dan Strategi Pertahanan Nonmiliter
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap penguatan wilayah perbatasan sebagai bagian dari pembangunan dari pinggiran.
“Pembangunan dari pinggiran berarti memperkuat daerah perbatasan dan desa, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya.
Tito menyebut wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi besar yang belum termanfaatkan optimal. Ia menekankan perlunya pemanfaatan posisi strategis Indonesia, termasuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat nasionalisme dan pertahanan negara.
Wagub Johni Asadoma: Perbatasan Harus Diperkuat dari Infrastruktur hingga Pelayanan Dasar
Sebagai narasumber, Wagub NTT Johni Asadoma menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi perbatasan NTT, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ia menekankan perlunya penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
“Percepatan pembangunan perbatasan hanya bisa berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Pendekatan terpadu dan adaptif sangat penting agar masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Wagub Johni.
Ia juga menegaskan bahwa perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, tetapi merupakan pintu masuk pembangunan ekonomi dan sosial. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif akan memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dihadiri Kepala Daerah Perbatasan
Rakorendal 2025 yang berlangsung pada 18-19 November 2025 ini dihadiri oleh kepala daerah dari 18 provinsi perbatasan serta pejabat kementerian terkait. Dari NTT, Wagub Johni didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, Maksi Nenabu.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan integrasi program, sehingga pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. ***
