Suarantt.id, Kupang-Sebanyak 15 jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dipastikan akan segera terisi dalam bulan April 2025. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Yosef Rasi kepada wartawan pada Sabtu (12/4/2025).
Menurut Yosef, jabatan-jabatan tersebut telah lowong sejak tahun 2024 dan selama ini hanya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Ia menegaskan, pengangkatan pejabat definitif untuk posisi-posisi strategis itu akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
“Pak Gubernur sudah mengumumkan di rapat bersama ASN bahwa pengangkatan akan dilaksanakan dalam bulan April. Semuanya akan diisi. Artinya, dalam program kerja 100 hari akan segera diselesaikan,” ujar Yosef.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, sebelumnya telah menjanjikan bahwa pengisian jabatan lowong ini akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertamanya menjabat sebagai gubernur. Hingga pertengahan April ini, pemerintahan Melki telah berjalan selama 49 hari, terhitung sejak pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
BKD NTT merinci, jabatan eselon II yang akan segera diisi antara lain:
- Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT
- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi NTT
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
- Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTT
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT
- Kepala Dinas Koperasi dan Dukcapil (OPD baru)
- Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT
- Direktur RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang
Dengan pengisian jabatan ini, Pemprov NTT diharapkan mampu mempercepat roda pemerintahan dan pelayanan publik di berbagai sektor strategis. ***
