Suarantt.id, Kupang-Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, menerima kunjungan audiensi Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahidah Paheng di ruang kerjanya, Kamis (7/8/2025). Pertemuan ini juga dihadiri Penyuluh Ahli Utama BKKBN, Dwi Listyawardani, jajaran perwakilan Kementerian Pusat dan BKKBN Provinsi NTT, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, drg. Francisca J. Ikasasi.
Dalam sambutannya, Serena mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menekan angka stunting. Ia menyebut, saat ini prevalensi stunting di Kota Kupang telah berhasil ditekan hingga 18 persen berkat sinergi program pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Serena memperkenalkan program inovatif “Ina Kasih”—pemberian pembalut gratis bagi perempuan dari keluarga prasejahtera. Program ini menargetkan sekitar 30 ribu keluarga di Kota Kupang dan lahir dari keprihatinan terhadap akses kebutuhan dasar perempuan, terutama anak sekolah yang sering absen karena tidak memiliki pembalut.
“Bagi keluarga berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan, pengeluaran Rp30–60 ribu untuk pembalut sangat berat, apalagi jika ada dua anak perempuan,” jelas Serena. Ia berharap program ini dapat terealisasi melalui dukungan CSR perusahaan, alokasi APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
Selain itu, Serena juga memaparkan keberhasilan program SABOAK KOEPAN, pameran mingguan untuk memasarkan produk UMKM yang dikelola ibu rumah tangga. Dalam dua bulan terakhir, program ini melibatkan 80 UMKM dengan omzet total sekitar Rp1,2 miliar. Pemerintah menyediakan lapak gratis, pelatihan, dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Pertemuan juga membahas penguatan UMKM melalui pelatihan mutu produk, pemenuhan standar SNI, sertifikasi halal, dan kemudahan perizinan berbasis digital. Serena menegaskan keterbukaan Pemkot Kupang untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN, Wahidah Paheng, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada KB dan penanganan stunting, tetapi juga menjalankan program penguatan ekonomi keluarga, seperti UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Program ini menargetkan keluarga akseptor KB untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
Wahidah juga menyoroti integrasi program ekonomi dengan intervensi gizi melalui kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Saat ini, Dit. PEK tengah memproses rancangan Peraturan Presiden tentang sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hybrid, yang menggabungkan unit pelayanan berbasis komunitas seperti UPPKA dan Dapur Sehat.
“Kami terbatas menjangkau semua keluarga secara langsung. Namun dengan dukungan pemda dan kekuatan komunitas, kita bisa memperluas dampaknya,” tutup Wahidah. ***
