Suarantt.id, Kupang-Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Junianto, memaparkan sejumlah poin penting usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTT pada Senin (20/1/25). Rapat ini membahas isu-isu strategis terkait infrastruktur jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air, dan penanganan bencana di NTT.
Agustinus mengungkapkan bahwa BPJN NTT saat ini mengelola jalan nasional sepanjang 2.153 kilometer dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 775 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, dan program konservasi infrastruktur.
“Tahun ini, fokus kami adalah konservasi, termasuk pemeliharaan, penanganan preventif, serta rekonstruksi. Salah satu proyek besar adalah penggantian Jembatan Oesapa yang lama dengan jembatan baru sepanjang 40 meter dan lebar 10 meter. Proyek ini menelan anggaran Rp 46 miliar karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak,” ujar Agustinus.
Ia juga menegaskan bahwa BPJN NTT hanya bertanggung jawab atas infrastruktur jalan dan jembatan nasional, sementara tanggung jawab infrastruktur di tingkat kabupaten dan provinsi berada di tangan pemerintah daerah.
Fokus Koordinasi Pascabencana
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patrianus Lali Wolo, yang memimpin rapat, mengangkat isu kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir serta minimnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan infrastruktur pascabencana. Rapat ini turut melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Dinas PUPR Provinsi NTT, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar persoalan ini dapat ditangani dengan cepat. Infrastruktur yang rusak berdampak langsung pada masyarakat, sehingga langkah konkret perlu segera diambil,” kata Patrianus.
Rekomendasi dan Langkah Lanjutan
Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain:
- Penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur strategis.
- Penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan infrastruktur pascabencana.
- Percepatan pelaksanaan program perbaikan jalan dan jembatan, terutama yang terdampak bencana.
Rapat ini dianggap sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kabupaten Kupang dan wilayah NTT lainnya. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
