Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar deretan angka, melainkan cermin politik anggaran yang menentukan wajah pembangunan, arah kesejahteraan rakyat, dan kualitas pelayanan publik di daerah kepulauan yang masih dibayangi kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Fraksi Demokrat NTT, Odylia Kabba dalam sidang paripurna DPRD NTT saat menyampaikan pendapat akhirnya atas Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Kamis, 11 September 2025.
Fraksi Demokrat memberi apresiasi atas kerja keras pemerintah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun sekaligus menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Alarm Fiskal: PAD Turun, Ketergantungan Pusat Tinggi
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah dari Rp5,219 triliun menjadi Rp5,088 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp149 miliar menjadi Rp1,774 triliun.
“Ini alarm serius. Ketergantungan fiskal NTT pada transfer pusat masih dominan, sementara potensi lokal belum tergarap optimal,” kata Odylia Kabba.
Demokrat mengusulkan evaluasi kinerja OPD penghasil PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, serta audit independen terhadap BUMD sebelum tambahan modal diberikan. Target PAD, menurut Fraksi Demokrat, harus realistis dan berbasis kajian riil, bukan angka politis semata.
Belanja Membengkak, Modal Tertinggal
Belanja daerah naik menjadi Rp5,187 triliun, dengan belanja operasi mencapai Rp4,071 triliun, sementara belanja modal hanya Rp401,3 miliar. Fraksi Demokrat menilai proporsi belanja modal masih terlalu kecil untuk menopang infrastruktur dasar masyarakat kepulauan.
“Padahal infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, dan listrik desa adalah kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Fraksi mendorong refocusing belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Penurunan surplus anggaran dari Rp163,47 miliar menjadi Rp99,34 miliar juga disorot sebagai sinyal lemahnya disiplin fiskal.
Sektor Strategis: Rp15 Miliar Jangan Jadi Bantuan Sesaat
Fraksi Demokrat menilai dana Rp15 miliar untuk tiga sektor strategis pertanian, perikanan, dan peternakan harus diarahkan secara selektif, produktif, dan berorientasi jangka panjang:
- Pertanian (Rp5 miliar): Tidak hanya pengadaan benih dan pupuk, tetapi juga pembangunan gudang penyimpanan dan cold storage.
- Perikanan (Rp5 miliar): Fokus pada rumput laut, garam rakyat, sarana pascatangkap, dengan jaminan akses pasar dan orientasi ekspor.
- Peternakan (Rp5 miliar): Pengembangan sapi dan ayam kampung berbasis klaster usaha, dengan koperasi peternak sebagai pusat penguatan ekonomi rakyat.
“Program tidak boleh hanya seremonial atau bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan,” bunyi rekomendasi Demokrat.
Fraksi Demokrat juga mengkritisi sejumlah program yang dinilai rawan gagal. Konsep gerai fisik NTT Mart & OVOP dianggap ketinggalan zaman. Fraksi mendorong transformasi digital untuk mendukung UMKM dan pemasaran daring.
Alokasi Rp12 miliar untuk Tour de EnTeTe dinilai berpotensi mubazir jika hanya seremonial, sehingga perlu multiplier effect nyata bagi UMKM, pariwisata lokal, dan komunitas budaya. Sedangkan persiapan PON 2028 dianggap lamban; Demokrat mendesak pembentukan dana cadangan khusus dan lobi intensif ke pemerintah pusat agar infrastruktur olahraga dibangun sesuai standar nasional dan bermanfaat pasca-PON.
Perubahan drastis pada pos pembiayaan daerah—dari defisit Rp163,47 miliar menjadi surplus Rp99,34 miliar—diingatkan Demokrat agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
Di akhir pandangan, Fraksi Demokrat menegaskan APBD harus berpihak pada rakyat. Politik anggaran bukan hanya menjaga neraca, tetapi juga menurunkan angka kemiskinan, mengatasi stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan layanan publik lebih merata.
“APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” tutupnya. ***
