Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi II DPRD NTT, Rusding, menyoroti pemotongan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTT yang mengalami penurunan signifikan dari Rp 14 miliar lebih pada tahun 2024 menjadi Rp 8,7 miliar di tahun 2025.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Selasa (11/3/25), Rusding menilai pemangkasan anggaran ini tidak rasional dan dapat menghambat perkembangan sektor koperasi serta UMKM di daerah.
“Pemotongan ini dari rasional menjadi tidak rasional dan hampir setengah dari anggaran sebelumnya. Jika dananya terbatas sementara banyak bidang yang harus ditangani, maka koperasi dan UMKM tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Rusding.
Ia menekankan perlunya strategi yang matang dari Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengatasi persoalan ini. Jika tidak, ia khawatir Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini mencapai Rp 1,9 triliun bisa mengalami penurunan.
Rusding juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), total anggaran daerah sebesar Rp 5,2 triliun telah mengalami pemotongan hampir Rp 300 miliar untuk efisiensi. Pemangkasan ini dinilai berdampak besar, menyebabkan banyak SKPD mengalami kendala dalam menjalankan programnya.
“Ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama. Kita boleh optimis, tapi harus banyak berhitung. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mencari solusi agar keluar dari pemangkasan anggaran ini,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTT ini.
Pemotongan anggaran ini menjadi perhatian serius, mengingat peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai lokomotif ekonomi bagi perubahan di NTT.
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tetap mendukung pertumbuhan sektor ini meskipun dengan keterbatasan anggaran. ***
