Suarantt.id, Kupang-Bank NTT menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran sebagai motor penggerak keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (21/1/2026).
Dalam RDP tersebut, Bank NTT menerima sejumlah masukan strategis dari DPRD, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu usulan yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas penerimaan setoran PAD, termasuk di luar jam operasional perbankan.
Menanggapi hal itu, Charlie Paulus menyatakan bahwa seluruh masukan DPRD akan dikaji secara profesional dengan mempertimbangkan prinsip perbankan yang sehat.
“Masukan dari DPRD ini sangat penting bagi kami. Bank NTT tentu ingin mendukung optimalisasi PAD, namun tetap harus melalui perhitungan bisnis yang matang. Setiap tambahan jam layanan memiliki konsekuensi biaya tenaga kerja dan operasional. Mana yang feasible, pasti akan kami jalankan,” tegas Charlie.
Ia menegaskan, Bank NTT berkomitmen untuk tetap berada pada jalur perbankan yang profesional, efisien, dan berkelanjutan, sehingga setiap pengembangan layanan tidak justru membebani kinerja keuangan bank.
Selain membahas pelayanan dan PAD, Bank NTT juga secara terbuka memaparkan kinerja tahun 2025, khususnya terkait realisasi deviden yang diterima Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp29,6 miliar, atau berada di bawah target yang telah ditetapkan.
Charlie menjelaskan bahwa capaian tersebut bukan disebabkan oleh lemahnya potensi Bank NTT, melainkan dipengaruhi oleh proses transisi manajemen serta kebijakan pembenahan internal yang dilakukan sepanjang tahun 2025.
“Kredit baru tumbuh di akhir tahun, sementara kami juga melakukan pembukuan terhadap biaya-biaya yang sebelumnya belum dicatat. Ini merupakan bagian dari upaya menata Bank NTT agar lebih transparan dan sehat,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah kewajiban penting, seperti pembayaran Rp7,3 miliar kepada Jamkrindo serta kewajiban pajak, kini telah dicatat dan dipenuhi secara terbuka. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas bank sekaligus menjamin keberlanjutan program strategis, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ke depan, Charlie menyampaikan bahwa Bank NTT menargetkan deviden untuk Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp43,6 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penguatan fundamental dan perbaikan tata kelola bank. ***
