Suarantt.id, Kupang-Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh dan Tani Kota Kupang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Kupang pada Senin (8/9/2025). Mereka menuntut keadilan bagi pekerja serta meminta Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, untuk segera mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Kupang, Thomas Dagang. Massa aksi itu diterima oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja.
“Copot Kadis Tenaga Kerja, tidak ada guna dia. Pak Wali jangan pakai dia,” teriak salah satu perwakilan massa dalam orasinya.
Koordinator aksi, Daud Mboeik, menilai Dinas Nakertrans tidak pernah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan pendamping bagi buruh yang mengalami persoalan ketenagakerjaan. Sebaliknya, dinilai lebih berpihak kepada para pengusaha.
“Ini dinas tenaga kerja, bukan dinas pengusaha,” tegas Daud.
Dalam tuntutannya, massa juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas pengusaha yang dianggap nakal. Mereka menuding para pekerja kerap mendapat tekanan, mulai dari jam kerja yang panjang, larangan berserikat, hingga kewajiban bekerja di hari libur.
Selain itu, massa juga menyoroti praktik penyalahgunaan izin usaha oleh sejumlah perusahaan. Menurut mereka, banyak pengusaha menggunakan izin UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk menghindari kewajiban pembayaran upah sesuai aturan.
“Mereka pakai izin UMKM, akhirnya kita punya upah berdasarkan hasil kesepakatan. NIB-nya UMKM padahal usahanya cabang ada di mana-mana. Mereka sudah tipu negara ini,” ungkap salah satu perwakilan aksi.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang hadir langsung di lokasi aksi menyampaikan permohonan maaf kepada para buruh.
“Saya sebagai pemimpin meminta maaf. Saya baru enam bulan menjabat, tentu ada hal yang luput dari pengawasan saya,” kata Christian.
Ia menegaskan akan segera menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Nakertrans, untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para buruh.
“Saya belum bisa berkomentar banyak, karena baru tahu persoalan-persoalan ini. Pastinya akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya. ***
