Suarantt.id, Kupang-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Nahak, menyoroti persoalan kekosongan obat yang terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Menurutnya, kekosongan obat seharusnya bisa dihindari jika perencanaan pengadaan dan pengelolaan keuangan dilakukan secara sinkron dan profesional.
“Kekosongan obat itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau perencanaan pengadaan obat itu berjalan dengan baik,” tegas Agus Nahak yang juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Provinsi NTT, kepada wartawan di Gedung DPRD NTT pada Rabu (23/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama krisis obat adalah keterlambatan pembayaran tagihan dari pemerintah kepada distributor. Kondisi ini menyebabkan sejumlah distributor enggan mengirimkan pasokan obat ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
“Karena keuangan belum bayar, sehingga distributor tidak kasih obat. Sebenarnya ini soal kerja sama antara bagian order, penanggung jawab, dan keuangan,” jelasnya.
Agus juga menyoroti bahwa manajemen pengelolaan obat di internal dinas atau rumah sakit masih jauh dari kata profesional. Ia mencontohkan, ketika ada pemesanan obat, namun piutang yang telah jatuh tempo belum dibayarkan, maka distributor secara otomatis menolak pengiriman.
“Setiap distributor punya kebijakan sendiri. Ada yang bisa toleransi, ada juga yang tidak. Tapi yang pasti, mereka butuh kepastian pembayaran,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menyebutkan kemungkinan persoalan berasal dari aspek administratif di internal instansi, seperti belum adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan.
Untuk itu, Agus mendesak agar ke depan koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab pengadaan obat bisa diperkuat. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola agar masyarakat tidak menjadi korban akibat buruknya sistem administrasi dan keuangan. ***
