PAD NTT Baru 7,1 Persen, DPRD Peringatkan Potensi Defisit hingga Rp2 Triliun

oleh -145 Dilihat
Anggota DPRD NTT, Viktor Mado Watun. (Foto Hiro)

Suarantt.id, Kupang-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan pertama tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD. Hingga April 2026, capaian PAD baru berada di angka 7,1 persen, jauh di bawah kisaran normal yang seharusnya sudah mencapai 13 hingga 16 persen.

Anggota Komisi III DPRD NTT, Viktor Mada Watun, menilai kondisi ini menjadi sinyal serius terhadap kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, maka target PAD tahun 2026 berpotensi tidak tercapai.

“Kalau kisaran normal itu harusnya sudah di angka 13 sampai 16 persen. Tapi sekarang baru 7,1 persen, padahal sudah bulan April. Ini tentu menjadi alarm bagi kita semua,” tegas Viktor kepada media ini di kantor DPRD Provinsi NTT pada Senin, 20 April 2026.

Ia memperingatkan, apabila target PAD yang dipatok sekitar Rp2,8 triliun tidak tercapai, maka konsekuensinya akan sangat berat bagi keuangan daerah.

Bahkan, menurutnya, jika realisasi hanya berada di kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp2 triliun, maka NTT berpotensi mengalami defisit hingga Rp2 triliun.

“Kalau target tidak sampai, misalnya hanya capai Rp1,2 triliun, Rp1,5 triliun, atau bahkan Rp2 triliun, maka kita bisa minus sampai Rp2 triliun di tahun 2026 ini,” ujar Politisi PDI-P NTT ini.

Viktor juga mengingatkan bahwa kondisi ini diperparah oleh beban keuangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, APBD NTT tercatat mengalami defisit hingga Rp500 miliar. Selain itu, kewajiban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diperkirakan mencapai Rp500 miliar.

“Kalau ditambah beban PPPK sekitar Rp500 miliar, maka minimal kita harus punya lebih dari Rp1 triliun tambahan. Kalau PAD tidak mencapai target, maka kondisi keuangan daerah bisa hancur,” katanya mantan Wakil Bupati Lembata ini.

BACA JUGA:  Serahkan LKPD 2025, Gubernur NTT Targetkan Pertahankan Opini WTP

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD NTT melalui Komisi III berencana memanggil Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendapatan daerah.

“Kita akan panggil Bapenda untuk tanya masalahnya di mana. Kita harus cari solusi bersama supaya target PAD bisa dikejar,” pungkas Viktor. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.