Suarantt.id, Oelamasi-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, bersama Kepala Seksi Intelijen, Rey Tacoy, meninjau kondisi ruas jalan lapen Buraen-Erbaun, Kecamatan Amarasi Selatan, yang dikerjakan menggunakan anggaran tahun 2022 dan 2023 dengan total nilai kontrak hampir Rp17,9 miliar pada Rabu, 3 September 2025.
Peninjauan dilakukan menyusul adanya pekerjaan berulang pada titik yang sama di tahun anggaran berbeda. Pada tahun 2022, proyek peningkatan jalan desa Buraen-Erbaun sepanjang sekitar 9 kilometer dikerjakan dengan nilai kontrak Rp9,22 miliar melalui APBD dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV. Mater Suprapto.
Sementara pada tahun 2023, kembali dikerjakan peningkatan pada ruas jalan yang sama yakni Buraen-Erbaun. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp8,6 miliar dengan kontraktor pelaksana CV. Tiga Harapan Jaya dengan konsultan perencana Gakesa Consulindo dan konsultan pengawas PT. Sasen Jaya Konsultan.
Kajari Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan awal terhadap pekerjaan tersebut. “Kami turun langsung untuk memastikan kondisi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen kontrak, serta memeriksa apakah terdapat tumpang tindih pekerjaan antara tahun 2022 dan 2023,” ujarnya.
Menurutnya, prinsipnya setiap pekerjaan harus jelas pertanggungjawaban fisik dan keuangan, sehingga tidak boleh ada pembayaran ganda atas pekerjaan yang sama. “Kalau tahun 2022 dianggap tidak ada pekerjaan, tentu tidak bisa dilakukan pembayaran. Pekerjaan harus nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Yupiter.
Hasil peninjauan awal menunjukkan bahwa sebagian ruas jalan yang sebelumnya rusak telah dilakukan perbaikan, namun Kejaksaan masih akan mendalami lebih lanjut laporan penggunaan anggaran serta realisasi pekerjaan.
Proyek peningkatan jalan Buraen-Erbaun yang menjadi akses penting masyarakat Amarasi Selatan ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi transportasi dan ekonomi warga. Namun, aparat penegak hukum memastikan akan menindaklanjuti bila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. ***
