Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nelson Obet Matara, mendesak Gubernur NTT untuk tidak berpangku tangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Ia menekankan pentingnya inovasi dan terobosan dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Nelson, kondisi efisiensi anggaran justru harus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk berpikir kreatif dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Ia menilai masih banyak potensi daerah yang belum dikelola secara optimal, baik di sektor pertanian, pendidikan, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Gubernur tidak boleh diam. Harus ada langkah-langkah inovatif untuk melihat potensi apa yang bisa dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD,” tegasnya kepada wartawan pada Senin, 4 Mei 2026.
Dalam pandangannya, berbagai program yang dijalankan pemerintah perlu dievaluasi secara serius agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara perencanaan program dengan alokasi anggaran yang dikucurkan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara maksimal.
Nelson turut menyinggung target APBD dalam RPJMD yang mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Menurutnya, dengan kapasitas anggaran tersebut, pemerintah perlu menyusun skala prioritas pembangunan secara bertahap dan realistis.
“Kalau target besar seperti pembangunan puluhan ribu rumah, harus jelas tahapannya. Tahun 2026 berapa yang bisa dikerjakan, lalu berlanjut sampai 2029. Ini penting agar masyarakat juga mengetahui progresnya,” ujar Politisi PDI-P NTT ini.
Selain itu, ia menyoroti program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direncanakan pada tahun 2026. Program tersebut, kata dia, melibatkan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, hingga APBN. Namun hingga saat ini, pembagian tanggung jawab anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya jelas.
“Perlu ada kejelasan teknis, mana yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Harmonisasi anggaran ini penting agar program bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Fraksi PDI Perjuangan, Nelson juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja panitia kerja (panja) DPRD yang telah menghasilkan berbagai rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTT tahun 2025. Meski demikian, ia menegaskan masih banyak catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami menghargai hasil kerja panja yang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, rekomendasi yang dihasilkan harus benar-benar diperbaiki dan dilaksanakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan catatan kritis sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Intinya, semua kebijakan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting,” tutup Nelson. ***
