Suarantt.id, Kupang-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT secara resmi menyinkronkan berbagai aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna ke-66 yang digelar di Ruang Sidang Utama lantai II Kantor Sekretariat DPRD NTT pada Rabu (14/1/2026).
Rapat paripurna ini menjadi penanda berakhirnya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan II serta penyerahan Laporan Reses DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni, didampingi Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Jose Lemos Osorio Soares, Petrus Berekmans Roby Tulus dan Kristien Samiyati Pati. Turut hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para anggota DPRD NTT, perwakilan Kanwil Kementerian Agama NTT, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Emelia Nomleni menegaskan bahwa laporan reses yang diserahkan merupakan cerminan langsung kebutuhan dan harapan masyarakat NTT yang dihimpun oleh para wakil rakyat dari seluruh daerah pemilihan.
Menurutnya, laporan reses bukan sekadar dokumen administratif, melainkan suara rakyat yang harus menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah.
“Laporan reses adalah wajah kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar aspirasi rakyat tidak berhenti di meja sidang, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan dan program pembangunan,” tegas Emi.
Emi juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik penyerahan Laporan Reses DPRD NTT tersebut.
Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadikan laporan reses sebagai bahan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurut Gubernur Melki, sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan NTT ke depan.
Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menjawab berbagai isu krusial daerah.
Rapat Paripurna ke-66 ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT dalam menjaga kesinambungan aspirasi publik. Dengan sinkronisasi yang kuat antara wakil rakyat dan pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan besar agar setiap suara rakyat benar-benar menjadi arah kebijakan pembangunan Nusa Tenggara Timur. ***
