Suarantt.id, Kupang-Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 kembali memunculkan perhatian tajam dari Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang. Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan, sekaligus mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi potensi defisit fiskal pada tahun anggaran mendatang.
Fraksi NasDem mencatat bahwa pendapatan daerah tahun 2026 turun menjadi Rp1,286 triliun, berkurang Rp182,7 miliar atau 12,44 persen dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini dianggap perlu penjelasan rinci karena berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Soroti Penyebab Penurunan Pendapatan
Fraksi NasDem menanyakan sejumlah faktor yang mungkin menjadi penyebab turunnya pendapatan tersebut, antara lain:
- Apakah penurunan terjadi akibat perlambatan ekonomi?
- Apakah dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat?
- Atau justru karena penurunan kinerja pendapatan daerah?
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Kupang menjelaskan bahwa penurunan pendapatan utamanya disebabkan oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan tersebut merujuk pada lampiran surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-662/PK/2025 yang menyampaikan alokasi Dana Transfer Umum bagi kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Belanja Daerah Turun Tidak Proporsional
Fraksi NasDem juga mempersoalkan ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan penyesuaian belanja daerah. Pendapatan turun hingga 12,44 persen, namun belanja daerah hanya menurun 8,39 persen.
Perbedaan ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang fiskal, menekan kemampuan kas daerah, bahkan berpotensi memunculkan defisit anggaran yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan tepat.
Pemerintah merespons bahwa belanja daerah disusun berdasarkan urgensi dan skala prioritas, terutama pada layanan dasar dan program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penurunan belanja tidak bisa dilakukan secara drastis dan tetap harus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Strategi Pemerintah Hadapi Potensi Defisit
Menjawab kekhawatiran Fraksi NasDem mengenai potensi defisit APBD 2026, pemerintah menjelaskan bahwa strategi utama untuk menutup defisit adalah dengan memanfaatkan estimasi SILPA tahun anggaran sebelumnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan SILPA dipertimbangkan sebagai opsi paling realistis dan aman untuk menjaga agar APBD 2026 tetap kredibel, tidak mengganggu program prioritas, dan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan penyesuaian yang ekstrem, seperti penambahan pinjaman daerah.
Sikap kritis Fraksi NasDem dan penjelasan pemerintah menggambarkan dinamika pembahasan APBD yang sehat dan transparan. Dengan penurunan pendapatan yang cukup besar dan tekanan fiskal yang meningkat, tahun anggaran 2026 akan menjadi ujian penting bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga stabilitas fiskal, mempertahankan pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ***
