keracunan makanan, Fraksi PSI, DPRD NTT, MBG, BPOM, gizi anak, pendidikan
Suarantt.id, Kupang-Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidhin Mahasan, menanggapi serius kasus keracunan makanan yang dialami ratusan siswa penerima Program Makanan Bergizi (MBG) beberapa hari lalu. Ia menekankan agar penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan objektif, bukan sekadar mencari kambing hitam.
“Penanganan kasus keracunan yang terjadi jangan dilihat hanya dari satu aspek saja. Ini persoalan yang kompleks dan harus ditelusuri dari berbagai sisi,” tegas Junaidhin dalam rapat bersama pihak terkait di DPRD NTT.
Ia menyatakan bahwa informasi yang sejauh ini disampaikan oleh pihak BPOM dan penyelenggara program MBG belum menjawab secara tuntas keresahan publik. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap bersabar dan memberi ruang bagi proses investigasi.
“Kita semua ingin tahu penyebab pasti dari keracunan itu. Tapi perlu diingat, BPOM dan MBG bukan lembaga untuk menyenangkan kita. Mereka bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Sekertaris DPW PSI NTT ini.
Menurut Junaidhin, penyelidikan masih berjalan baik secara hukum oleh aparat kepolisian maupun dari sisi kesehatan oleh BPOM. Ia menjelaskan bahwa proses analisis makanan untuk mengidentifikasi kandungan berbahaya atau bakteri patogen membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan prosedur yang tidak bisa dipercepat begitu saja.
“Walaupun saya bukan tenaga medis, tapi dari yang saya pelajari, pemeriksaan laboratorium itu tidak bisa instan. Hasilnya juga tidak bisa langsung diumumkan karena ada prosedur internal yang harus diikuti,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa program MBG baru menjangkau sekitar 130 sekolah, namun jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan sudah melampaui 200 orang. Hal ini, menurutnya, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan sebelum memperluas program.
“Bayangkan kalau program ini diperluas tanpa pengawasan ketat. Bisa-bisa ribuan anak jadi korban. Satu nyawa saja sangat berharga, apalagi ratusan,” ujarnya prihatin.
Lebih lanjut, Junaidhin meluruskan pemahaman publik terkait peran vendor dan Satuan Petugas Program Gizi (SPPG). Menurutnya, vendor hanya menyediakan tempat, sementara pengolahan makanan dilakukan oleh tim SPPG yang sudah mendapat pelatihan khusus selama berbulan-bulan.
“Harus dipahami, vendor itu bukan pengelola makanan. Yang mengelola dan memproses makanan adalah tim SPPG yang memang sudah dilatih. Ini yang perlu diluruskan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Junaidhin menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan, namun ia meminta agar proses investigasi dibiarkan berjalan secara profesional sesuai prosedur.
“Tugas kita adalah mengawasi. Tapi jangan terburu-buru menyimpulkan. Biarkan proses ini berjalan dan hasilnya nanti yang akan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab,” tutupnya. ***
