Suarantt.id, Lewoleba-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, melanjutkan agenda kerjanya dengan mengunjungi dua titik penting di Kabupaten Lembata, yakni Puskesmas Hadakewa di Kecamatan Lebatukan dan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Lamahora, pada Jumat (18/4/25).
Di Puskesmas Hadakewa, Gubernur Melki disambut secara adat sebelum melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Ia juga menyempatkan diri melihat langsung fasilitas puskesmas serta berdialog dengan tenaga kesehatan yang bertugas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap, terutama dalam kondisi darurat.
“Setiap pasien gawat darurat yang datang ke puskesmas atau rumah sakit harus langsung ditangani. Urusan administrasi bisa menyusul. Pelayanan harus yang utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya fokus para tenaga medis di Hadakewa dalam penanganan stunting serta menekan angka kematian ibu dan anak di wilayah tersebut.
Tinjau SPPG Lamahora, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal
Usai dari Puskesmas Hadakewa, Gubernur Melki melanjutkan kunjungan ke SPPG Lamahora yang bermitra dengan Yayasan Berkat Citra Lembata. Di lokasi ini, Gubernur melakukan peninjauan menyeluruh ke setiap ruangan guna memastikan kesiapan dapur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur melihat langsung fasilitas dapur, peralatan memasak, standar kebersihan, dan kesiapan SDM yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan terkait penyediaan makanan bergizi. Ia juga menekankan dampak positif dari hadirnya dapur MBG terhadap ekonomi lokal.
“Semua 50 orang yang bekerja di dapur MBG ini pasti senang karena ada lapangan kerja baru. Bahan bakunya juga berasal dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Ini berarti kesejahteraan masyarakat akan ikut terdongkrak,” ungkap Melki.
Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung program MBG di seluruh NTT.
“Kita harus menangkap peluang ini. Perputaran uang sebesar ini harus bisa meningkatkan ekonomi lokal. Jangan sampai uang Rp9 triliun ini kembali ke Jakarta harus tetap berada dan berputar di NTT,” pungkasnya. ***
