Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang terbukti memanipulasi data masyarakat miskin di wilayah NTT.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman depan Gedung Sasando pada Senin (23/2/2026).
Menurut Gubernur Melki, validitas data menjadi faktor krusial dalam memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai, praktik manipulasi data kemiskinan tidak hanya mencederai integritas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat program pemerintah.
“Yang bermain-main dengan data orang miskin akan kita beri tindakan tegas dan proses sesuai hukum yang berlaku. Karena yang kita urus itu orang miskin, bukan orang yang ‘bermental miskin’,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam upaya percepatan penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pemprov NTT berencana membentuk kolaborasi lintas sektor atau pentahelix guna memastikan proses pendataan berjalan secara transparan dan objektif.
Gubernur Melki juga mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari aparatur pemerintah di tingkat RT/RW, perangkat desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, hingga unsur TNI-Polri di setiap wilayah untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah data yang benar dan akurat. Semua pranata dari tingkat pemerintah paling bawah harus kita gerakkan agar data yang kita miliki valid dan program yang disalurkan dapat memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia berharap, melalui penguatan sistem pendataan yang melibatkan berbagai pihak terkait, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. ***
