Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Salah satu solusi yang ditempuh adalah melalui skema gotong royong yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memaparkan hasil evaluasi jasa konstruksi di NTT pada Selasa (13/1/2026).
Dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari misi pertama Pemprov NTT, khususnya pada pilar pemerataan investasi berkelanjutan.
“Dengan segala keterbatasan anggaran, kami harus kreatif. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri oleh provinsi. Karena itu, skema gotong royong antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa menjadi pilihan agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, dari sepuluh program prioritas pembangunan, infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan rumah layak huni menjadi fokus utama. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan akses terhadap infrastruktur dasar yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Gubernur Melki mengungkapkan, pada tahun 2025 pembangunan infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah NTT, mulai dari Timor, Rote, Flores, Alor, hingga Sumba dan Sabu Raijua. Namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara merata karena disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Yang kami prioritaskan adalah daerah yang benar-benar membutuhkan. Misalnya pembangunan sumur bor, penanganan jalan long segment, rekonstruksi jaringan, hingga rehabilitasi infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.
Ia juga mengakui masih terdapat keterbatasan dalam penanganan sanitasi, WC, serta pemeliharaan irigasi. Hal ini disebabkan besarnya kebutuhan anggaran, sehingga Pemprov NTT perlu bekerja sama dengan balai-balai pemerintah pusat untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan.
Dalam upaya mengatasi persoalan rumah tidak layak huni, Pemprov NTT pada tahun ini mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah berbasis gotong royong. Program ini ditargetkan menyasar lebih dari 1.000 rumah dengan pola dukungan lintas pemerintahan, termasuk pemanfaatan dana desa.
“Kita adopsi pola lama seperti program PU dulu, sekitar Rp20 juta per rumah, tapi dikerjakan secara gotong royong. Kalau semua level pemerintahan berjalan bersama, dampaknya akan besar,” katanya.
Selain itu, Gubernur Melki bersama Wakil Gubernur NTT dan jajaran Dinas PUPR terus melakukan pengecekan langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya tertib standar, prosedur, dan kualitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT.
Gubernur menegaskan bahwa RPJMD dan dokumen turunannya menjadi acuan utama pembangunan ke depan.
Dirinya berharap, meski dengan keterbatasan anggaran di semua level pemerintahan, kolaborasi dan gotong royong dapat menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. ***
