Suarantt.id, Jakarta-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, saat menerima kunjungan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, beserta para bupati dan wali kota se-NTT di Jakarta pada Rabu (19/3/25).
Menurut Wihaji, NTT dipilih sebagai daerah pilot project dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Untuk itu, Kemendukbangga telah menggandeng dua universitas serta sejumlah korporasi agar dapat terlibat langsung dalam menangani masalah ini.
“Saat ini kami telah mendorong Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk melakukan riset serta turun langsung dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT,” ujar Wihaji.
Selain perguruan tinggi, beberapa korporasi juga akan dilibatkan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pembangunan rumah layak huni, penyediaan akses air bersih, serta menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting. Perusahaan-perusahaan ini akan mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mendukung inisiatif ini.
Optimalkan Tim Pendamping Keluarga
Menteri Wihaji menjelaskan bahwa Kemendukbangga telah mengalokasikan program dan anggaran khusus untuk mendukung penanganan stunting di NTT. Saat ini, terdapat 4.328 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan 13.242 orang, terdiri dari 4.142 bidan, 4.376 kader PKK, dan 4.392 kader KB.
TPK ini akan mengoptimalkan pendampingan terhadap 1,127 juta keluarga, termasuk 331.116 keluarga yang berisiko stunting di NTT. Selain itu, strategi lain juga dibahas dalam pertemuan ini, termasuk optimalisasi bonus demografi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kami ingin memastikan bahwa keluarga-keluarga di NTT mendapatkan pendampingan yang tepat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan dukungan ekonomi,” jelas Wihaji.
Dukungan dari Pemprov NTT
Gubernur Melki Laka Lena menyambut baik kolaborasi ini dan berharap langkah ini dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting di NTT.
“Dalam program Dasa Cita Ayo Bangun NTT, kami menargetkan penguatan Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat, dan Bebas Stunting. Selain itu, kami juga akan mengembangkan revitalisasi BUMDes dan koperasi melalui konsep One Village One Product, agar ekonomi masyarakat bisa lebih mandiri,” ujar Melki.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan Pemprov NTT, diharapkan upaya penurunan angka stunting, peningkatan akses air bersih, serta penciptaan lapangan kerja dapat dipercepat. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera di NTT. ***
