Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan NTT terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Gubernur Melki saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang dengan topik “Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT”, pada Rabu (21/01/2026) di Kantor RRI Kupang.
Dalam dialog tersebut, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa capaian PAD NTT pada tahun sebelumnya berada di angka Rp1,297 triliun. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan lonjakan signifikan hingga Rp2,8 triliun.
“Tahun lalu PAD kita mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini, kita targetkan ke angka Rp2,8 triliun. Dengan PAD yang kuat, kita punya ruang fiskal yang lebih luas untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi oleh anggaran pusat,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, sebagian besar anggaran dari pemerintah pusat telah memiliki peruntukan yang terkunci, sehingga daerah membutuhkan fleksibilitas anggaran sendiri untuk membiayai program-program prioritas lokal. Oleh karena itu, penguatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Melki-Johni.
Selain mendorong peningkatan PAD, Gubernur Melki juga menekankan pentingnya penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur. Ia menegaskan bahwa ruang publik dibuka sejak tahap awal pembahasan anggaran, baik di internal pemerintah maupun bersama DPRD.
“Proses pembahasan anggaran itu terbuka untuk publik. Kita diskusikan bersama DPRD dan dapat diakses masyarakat. Untuk isu-isu yang berpotensi sensitif atau berisiko hukum, kami juga berkonsultasi dengan BPKP, BPK, serta aparat penegak hukum,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari, menegaskan bahwa transparansi merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Ia menyebut tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah, yakni transparansi, partisipasi, dan pengukuran kinerja yang jelas.
Menjawab pertanyaan masyarakat terkait keterlibatan produk lokal dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Melki menyoroti masih tingginya ketergantungan NTT terhadap pasokan bahan baku dari luar daerah, seperti telur dan daging. Ia menegaskan bahwa program-program pusat bernilai triliunan rupiah harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
“Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni harus melibatkan masyarakat bawah. Jangan sampai uang besar masuk ke NTT, tapi masyarakat kita hanya jadi penonton,” tegasnya.
Terkait pencegahan korupsi, Gubernur Melki mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki jiwa kewirausahaan atau birokrat entrepreneur, dengan menggali potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap di masyarakat.
Sementara itu, Kapsari memastikan BPKP akan terus mengawal kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi NTT melalui evaluasi dan Laporan Eksekutif Daerah yang dinilai oleh BPKP Pusat. Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Melki yang langsung menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan.
Sebagai penutup, Gubernur Melki mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal komunikasi yang telah disediakan pemerintah, termasuk melalui Meja Rakyat: Melki-Johni Melayani Rakyat yang dapat diakses secara langsung maupun melalui layanan WhatsApp. ***
