Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat membuka dan memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT yang digelar di Kota Kupang pada Senin (9/2/2026).
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bersama TPID Provinsi NTT dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov NTT secara konsisten mengimplementasikan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi Provinsi NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year) dan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Kondisi pasokan dan stok komoditas pangan utama juga relatif terjaga,” ujar Gubernur Melki.
HLM TPID Provinsi NTT dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ketua DPRD NTT, unsur Forkopimda Provinsi NTT, Kepala DJPb Provinsi NTT, Kepala BPS Provinsi NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala BULOG Divre NTT, Kepala PELINDO Cabang Tenau, pimpinan Angkasa Pura I Bandara El Tari, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT, Kepala Bea Cukai Kupang, BPD NTT dan pimpinan perbankan, serta para pelaku usaha strategis di wilayah NTT.
Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika inflasi, khususnya menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada semester I tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan.
Sejalan dengan komitmen pemerintah daerah, Bank Indonesia Provinsi NTT juga menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dan berinovasi bersama TPID se-Provinsi NTT. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi NTT sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,39 persen (yoy) menunjukkan stabilitas harga yang terjaga.
“Stabilitas inflasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT yang kuat, yaitu sebesar 5,14 persen (yoy). Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi dan diharapkan terus memperkuat daya beli masyarakat,” jelas Adidoyo.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bank Indonesia akan memfokuskan pengendalian inflasi jangka pendek untuk menghadapi momentum festive season, sekaligus mendorong strategi jangka menengah dan panjang melalui penguatan struktur produksi dan distribusi. Tercatat terdapat sembilan Hari Besar Keagamaan Nasional pada periode Februari hingga Juni 2026 yang memerlukan langkah antisipatif secara lebih intensif.
Gubernur NTT juga menyampaikan optimisme terhadap pengendalian inflasi tahun 2026 melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Pada tahun 2026, dukungan anggaran pengendalian inflasi dari APBN di Provinsi NTT mencapai Rp762,38 miliar. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pelaksanaan operasi pasar murah, intensifikasi inspeksi mendadak (sidak) pasar, aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan kapasitas produsen lokal melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital pangan.
Sebagai bagian dari penguatan kualitas kebijakan, HLM TPID Provinsi NTT juga dirangkaikan dengan kegiatan capacity building yang diikuti oleh lebih dari 40 anggota TPID kabupaten/kota se-NTT. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan analis kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan fokus pada peningkatan kualitas asesmen, perumusan program unggulan, serta evaluasi kinerja TPID agar kebijakan pengendalian inflasi semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, stabilitas harga diharapkan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat semakin menguat, serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. ***
