Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memantapkan strategi pengendalian inflasi menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang pada Senin (9/2/2026).
HLM TPID Provinsi NTT mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan” dan dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, pimpinan perbankan, serta insan pers.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan semata persoalan angka statistik, tetapi menyangkut langsung kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Berbicara tentang inflasi sesungguhnya kita sedang berbicara tentang isi dapur rakyat, daya beli keluarga kecil, dan kepastian hidup masyarakat. Stabilitas harga dan ketahanan pangan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama menjelang momentum Imlek, Bulan Suci Ramadhan, Hari Suci Nyepi, Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Paskah Tahun 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, inflasi tahunan (year on year) NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 4,77 persen, sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 2,38 persen. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,65 persen.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, NTT mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 5,34 persen (yoy). Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,58 persen, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 65,16 persen.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak mungkin menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik jika hanya dinikmati segelintir orang. Yang harus kita pastikan adalah dampaknya dirasakan hingga ke bawah, terutama oleh kelompok miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga merupakan fondasi ketahanan sosial NTT. Seluruh upaya pengendalian inflasi daerah bermuara pada penerapan prinsip 4K, yakni ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Dalam HLM TPID tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan juga menyepakati sejumlah rekomendasi strategis, baik jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.
Dalam jangka pendek, khususnya menghadapi combo festive season 2026, pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dilaksanakan satu minggu sebelum HBKN, terutama menjelang Idul Fitri, Nyepi, dan Paskah.
Selain itu, pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) pasar akan diperkuat oleh Satuan Tugas Pangan Provinsi NTT guna mencegah lonjakan harga yang tidak wajar serta mengantisipasi praktik penimbunan barang. Pemerintah juga memperketat pengawasan pasokan di gudang-gudang serta memperkuat mitigasi risiko gagal panen akibat faktor cuaca.
Dari sisi distribusi, pengawasan terhadap proses bongkar muat dan penyaluran barang di pelabuhan dan bandara akan diperketat melalui koordinasi dengan Pelindo dan Angkasa Pura. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi distribusi bagi komoditas tertentu yang mengalami tekanan inflasi agar harga tetap stabil hingga ke tingkat konsumen.
Dalam aspek komunikasi, pemerintah akan menggencarkan imbauan belanja bijak kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan praktik panic buying selama momentum HBKN.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat keterhubungan antara petani, UMKM, dan pasar melalui pengembangan NTT Mart, sehingga produk pangan lokal dapat dipasarkan sesuai harga eceran tertinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen. Pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas, dukungan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan strategi 4K, Pemerintah Provinsi NTT optimistis stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi NTT berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. ***
